Kasus fatality yang terjadi di site Muara Tiga Besar Utara milik PT Bukit Asam (PTBA) mengundang perhatian DPRD Sumsel. Rencananya, lembaga legislatif bakal memanggil manajemen PTBA dan Pamapersada Nusantara selaku kontraktor serta Inspektur Tambang untuk dimintai penjelasan terkait kejadian nahas tersebut.
- Laba Perusahaan Induk Putra Hulu Lematang Anjlok, Imbas Kasus Dilaporkan ke KPK?
- Putra Hulu Lematang Dilaporkan ke KPK, Dugaan Kongkalikong Persetujuan RKAB
- Dihantam Dump Truck, Warga Lahat Meregang Nyawa
Baca Juga
"Jangan sampai kita membiarkan, apa yang dikeluhkan masyarakat harus kita tindaklanjuti, ini kan warning untuk kejadian kedepan jangan sampai terjadi lagi," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki, beberapa waktu lalu.
Hasbi mengatakan, kejadian tersebut menjadi citra buruk bagi perusahaan sekelas PTBA dan PAMA. Pasalnya, kedua perusahaan tersebut cukup besar dan sudah lama berkecimpung di industri pertambangan. Sehingga, manajemen keselamatan tenaga kerja maupun kegiatan operasinya sudah lebih baik ketimbang perusahaan lainnya yang bergerak di sektor yang sama.
"Atas kejadian ini kami akan mempertanyakan dengan PTBA bagaimana standar untuk keselamatan," ucapnya.
Politisi Golkar ini juga mendorong Inspektur Tambang untuk mengusut tuntas kejadian yang menewaskan seorang pekerja bernama Zakaria tersebut. Bila perlu kedua perusahaan dapat diberikan sanksi atas kasus fatality tersebut.
"Kami juga minta inspektur tambang turun ke lokasi untuk melihat kejadiannya di lapangan, karena mewakili pemerintah pusat itu adalah inspektur tambang yang memang kewenangan inspektur tambang, ya harus ke lapangan," ungkapnya.
Menurut Hasbi, fatality tersebut bukanlah yang pertama terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut. Kejadian sebelumnya, pada bulan Mei, seorang pekerja tewas di lokasi tambang PTBA saat sedang melakukan pengelasan pada tangki BBM.
"Dulu pernah kami undang mereka (PTBA) atas kejadian bulan Mei lalu, waktu itu kita sudah ingatkan PTBA safety terhadap tenaga kerja di PTBA , apalagi standar keselamatan di PTBA kita yakin bahwa standar keselamatan nasional tapi mungkin ini kejadian yang mungkin PTBA juga tidak mau adanya kejadian ini," pungkasnya. 
- DPRD Sumsel Minta Pungutan Uang Komite Sekolah Jangan Beratkan Orang Tua Siswa
- Indikasi Jual Beli Bangku Tahun Ajaran Baru, DPRD Sumsel Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan
- Fraksi di DPRD Sumsel Sampaikan Pandangannya Terkait Laporan APBD 2022
