Rapat Paripurna DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2024, Rabu (11/6/2025), berlangsung panas.
- Delapan Fraksi DPRD Sumsel Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- DPRD Sumsel Apresiasi Capaian Pemprov di Momen HUT ke-79
- Aktivis Pendidikan Desak DPRD Sumsel Bentuk Pansus Terkait Masalah SPMB SMA
Baca Juga
Pasalnya, Gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir dalam sidang tersebut, diikuti dengan absennya sejumlah kepala dinas dan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumsel.
Ketidakhadiran massal dari jajaran eksekutif ini langsung memicu kemarahan para anggota dewan. Mereka menilai ketidakhadiran para kepala dinas sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif.
“Kalau Kepala Dinas tak bisa hadir, ada sekretaris. Sekretaris tak ada, ada Kabid. Kabid tak ada, Kasi. Kalau sampai honorer pun tak hadir, tanah kantor itu bawa ke sini saja!” semprot Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PAN, Persi SE, saat menyampaikan interupsi dengan nada tinggi.
Menurutnya, ketidakhadiran para pejabat eksekutif menunjukkan rendahnya penghargaan terhadap DPRD dan proses demokrasi di daerah.
“Susah jadi anggota DPRD ini. Tolonglah, Pak Sekda, tegur anak buahnya. Jangan cuma ramai kalau Gubernur hadir. Kalau tidak, kosong semua,” tegasnya.
Nada serupa disuarakan oleh M Yansuri dari Fraksi Partai Golkar. Ia menilai absennya kepala OPD saat paripurna sangat mengganggu proses penyampaian pandangan fraksi yang seharusnya menjadi perhatian serius eksekutif.
“Pandangan umum fraksi itu berkaitan langsung dengan kinerja dinas. Tapi kalau Gubernur tak hadir, kepala dinas ikut-ikutan bolos. Ini selalu terulang, dan harus jadi catatan,” ujarnya geram.
Sekda Sumsel Edwar Chandra membenarkan bahwa banyak kepala dinas tidak hadir, bahkan ada yang meninggalkan ruangan sebelum sidang selesai.
“Memang ada yang dinas luar. Tapi kami akan sampaikan agar ke depan, saat pembahasan di komisi, semua hadir,” katanya.
Ia berjanji akan menindaklanjuti masukan DPRD dan menggelar rapat internal untuk mendistribusikan pandangan fraksi kepada OPD terkait.
“Terima kasih atas masukannya. Ini akan jadi bahan perbaikan,” tutup Edwar. 
- Delapan Fraksi DPRD Sumsel Terima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024
- DPRD Sumsel Apresiasi Capaian Pemprov di Momen HUT ke-79
- Aktivis Pendidikan Desak DPRD Sumsel Bentuk Pansus Terkait Masalah SPMB SMA
