Sertifikat Layak Operasi Belum Terbit, Inclinator di Bukit Sulap Belum Beroperasi

Inclinator bukit sulap kota Lubuklinggau/ist
Inclinator bukit sulap kota Lubuklinggau/ist

Hingga dengan saat ini sertifkat layak operasi kereta inclinator atau kereta miring di objek wisata Bukit Sulap Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan belum terbit.


"Jadi diharapkan penggunaannya yang lebih aman untuk umum ya setelah kita dapat sertfikasi," kata Kepala Dinas PUPR Lubuklinggau Asril Asri.

Dijelaskannya, untuk inclinator tersebut kontraknya sampai dengan 31 Desember 2023. Setelah itu baru pengajuan untuk sertifikat layak operasi.

"Itu sudah serah terima dulu. Nanti setelah terima, baru ada proses. Kalau kontrak per 31 Desember, mudah-mudahan kalau bisa selesai sebelum itu iya kita langsung proses," ujarnya.

Sekarang ini menurutnya bukan masalah gratis atau tidaknya. Akan tetapi sebaliknya, sudah boleh dioperasikan dengan umum atau belum?

"Sekarang belum sebenarnya. Kemarin oleh karena launching, kita running tes. Jadi kalau dibuka untuk umum setiap hari setelah ada sertifikat layak operasi," timpalnya.

Sehingga dengan begitu pihaknya mengharapkan untuk setop dulu. Sebab dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. 

"Itu belum ada sertifikat layak operasinya, siapa yang bertanggung jawab. Jadi istilahnya kita pakai untuk uji coba, tapi kalau dlsecara umum yang tiap hari setelah sertifikat layak operasi terbit," bebernya.

Sementara itu Pj Wali Kota Lubuklinggau H Trisko Defriansyah mengatakan dirinya kemarin sudah ketemu dengan Direktur BUMD Linggau Bisa membicarakan mengenai inclinator.

"Kalau sudah ada layak fungsi dari yang memperbaiki, semacam surat bahwa itu sudah selesai dan itu sudah layak fungsi, baru memang kita operasionalkan," kata Trisko.

Sambungnya, mungkin nanti PT Lingau Bisa meng KSU kan dengan pengelola. 

"Kita tidak bisa siapa penanggung jawabnya tiba-tiba ada trabel sementara mereka masih belum mengeluarkan surat jaminan kelayakan. Tapi kalau uji coba-uji coba saja silahkan," terangnya.

Meski begitu, pihaknya juga mengaku tidak berani gegabah untuk meng KSU kan dengan perorangan atau petugas yang mengoperasikan. 

"Kalau tanpa adanya betul-betul bahwa sudah layak di fungsikan. Kita tunggu itu dulu," pungkasnya.