Kejaksaan Negeri (Kejari) kota Pagar Alam menetapkan tiga orang tersangka kasus mafia tanah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) kawasan hutan lindung gunung Dempo.
- Dua Pria Pengangguran Asal OKU Timur Antar Ekstasi ke Palembang
- Empat Perusahaan Terindikasi Fraud, Rugikan Negara Rp2,5 Triliun
- Dua Pencuri Kabel Listrik LRT Palembang Dicokok Polisi
Baca Juga
Adapun ketiga tersangka tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya bertugas di BPN Pagar Alam. Mereka berinisial N, YAP dan BAW. Ketiganya pun langsung ditahan di Lapas Pagar Alam setelah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ketiga tersangka ditahan selama 20 hari kedepan. Meskipun ketiganya telah pindah dinas tapi telah kami lakukan upaya paksa penahanan "kata Kepala Kejaksaan (Kajari) Pagar Alam Fajar Mufti, Rabu (6/3).
Mufti menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku adalah dengan melakukan pengalihan hak aset negara berupa kawasan hutan lindung di areal gunung Dempo dengan memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017 dan 2020.
Mereka kemudian membuat dokumen ukur dan pendataan tanah untuk di jadikan sertifikat tanpa memperdulikan batas hutan milik negara sehingga kemudian aset negara tersebut beralih menjadi milik pribadi sebanyak 4 SHM dengan luas lahan kurang lebih 7 hektare.
"Mereka ini membuat dan menerbitkan dokumen berupa sertifikat hak milik pribadi di lahan yang sebenarnya adalah hak milik negara yakni kawasan hutan lindung di areal gunung Dempo di tahun 2017 dan 2020 .dimana luas lahan yang dialihkan oleh mereka sudah mencapai 7 hektare sehingga negara di rugikan ratusan juta rupiah,"ujarnya.
Sebelum mengungkap modus maupun para pelakunya kata Fajar,pihaknya telah meminta keterangan dari beberapa pihak mulai dari petugas BPN,Dinas Kehutanan dan beberapa pihak lain yang terkait dimana kasus ini akan terus di kembangkan dan tidak menutup akan ada tersangka lain.
"Untuk sementara baru 3 orang ini yang kami tahan dan pihak lainnya baru sebatas saksi namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru sesuai perkembangan kasus ini,"kata dia.
- Gerah Dengan Mafia Tanah, Aktivis Dorong Kejari Palembang Usut Tuntas Dugaan Korupsi PTSL
- Kejati Terima Uang Kerugian Negara dari Tersangka Korupsi Asrama Mahasiswa Sumsel di Yogyakarta
- Cegah Konflik dan Mafia, Gibran Dorong Digitalisasi Sertifikat Tanah
