Direktorat Intelkam Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mendeteksi sebanyak 75 potensi konflik sosial di Sumsel. Kebanyakan berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan, baik antar individu maupun perusahaan.
- Satgas TPPU Temukan Eskpor-Impor Emas Batangan Senilai Rp 189 Triliun di Kemenkeu
- Curi Ribuan Lampu, Dua Karyawan Toko Elektronik di Baturaja Diciduk Polisi
- KPK Setor Rp1,6 M ke Kas Negara dari Cicilan Mantan Bupati Muara Enim
Baca Juga
“Kebanyakan masalah tanah,” kata Direktur Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro saat acara di Graha Bina Praja, akhir pekan lalu.
Ratno mengatakan, potensi konflik hampir merata di setiap daerah di Sumsel. Paling banyak dimiliki Kabupaten Muara Enim sebanyak sembilan konflik sosial. Lalu, disusul Kabupaten OKU, OKU Selatan dan Banyuasin yang masing-masing sebanyak delapan konflik sosial.
Kota Palembang dan Kabupaten Lahat masing-masing sebanyak tujuh konflik. Lalu, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muratara dan OKI masing-masing sebanyak lima konflik. Selanjutnya, Kabupaten Ogan Ilir, OKU Selatan dan Kota Prabumulih sebanyak tiga konflik. Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Empat Lawang sebanyak satu konflik.
“Sementara untuk Kota Pagar Alam belum terdeteksi satu pun potensi konflik,” terangnya.
Permasalahan sengketa lahan cukup banyak terjadi di wilayah Sumsel. Ia mencontohkan, konflik di Kota Palembang antara TNI AU dengan empat kelurahan di kecamatan Sukarami.
Ada juga penolakan warga RT 11 Rw 03 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I terkait lahan pembangunan masjid Sriwijaya yang berlokasi di Jalan Pangeran Ratu serta berbagai konflik perebutan lahan lainnya.
“Ini sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan belum menimbulkan kata sepakat,” sebutnya.
Menurutnya, perlu dibuat suatu pemetaan konflik di seluruh wilayah. Sehingga nantinya bisa ditangani di tingkatan Polres setempat. Keterlibatan tokoh masyarakat juga diperlukan. Untuk mencegah konflik lebih meluas lagi. “Jangan sampai jatuh korban fisik maupun jiwa,” tegas dia.
Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Daerah Sumsel, Brigjen TNI Armansyah SH mengatakan, sebagai koordinator intelejen negara, Binda Sumsel bertanggung jawab untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap setiap indikasi atas potensi kondisi sosial yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan bangsa.
“Konflik-konflik yang terjadi di Sumsel dapat dibagi ke dalam beberapa pengelompokan. Yakni ideologis, politis, sosial-ekonomi, budaya, kesalahpahaman, dan premanisme,” jelasnya. 
- Eksekutor Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis Sumsel Ditembak Polisi
- Perpanjang PPKM, MF Ridho: Jangan Sampai Masyarakat Lapar
- Ditegur Mendagri, Pemprov Sumsel Langsung Bayar Insentif Nakes
