Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan, saat ini tingkat SD dan SMP Negeri membutuhkan 4-5 ribu guru. Padahal yang ada kini hanya 2 ribu guru di Palembang, lantaran meningkatnya pengajuan pensiun.
- Dibuka Kembali Paska Libur Lebaran, Pelayanan SIM Polrestabes Palembang Membludak
- Rutin Sosialisasi, Angka Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di OKU Menurun
- Kantor KONI Sumsel Digeledah, Syaiful Fadli: Kita Sudah Ingatkan Soal Pengelolaan Dana Hibah
Baca Juga
Kata Zulinto, setiap hari dirinya pasti menandatangani surat-surat pengajuan pensiun dari kabupaten maupun kota di bawah tanggung jawab Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatra Selatan (PGRI Sumsel). Maka itu, pihaknya mendesak kesejahteraan honor guru ke pemerintah pusat.
"Sejak setahun terakhir terus meningkat, tinggal menunggu bom waktu saja. Terutama yang di daerah, mereka (guru, red) mengabdi lama tapi kenapa tidak ada perhatian. Hal ini yang membuat potensi menjadi guru kurang diminati. Saat ini kami sedang mendata valid (kekurangan guru) yang nanti akan dikoordinasikan ke Pemkot dan kami tulis surat ke Kemendikbud," ujar Zulinto, Selasa (28/7).
Sebab khusus di Palembang saja, kebutuhan guru yang paling banyak dicari untuk tingkat SD dan SMP adalah guru pelajaran pendidikan olahraga, kesenian serta guru lulusan pendidikan bimbingan konseling atau guru BK.
"Bukan hanya kekurangan SDM pengajar, kondisi sekarang bagi guru yang ingin menjadi kepala sekolah prosesnya lamban. Karena pemerintah menyulitkan seleksi dengan diklat yang harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)," ungkapnya.
Zulinto menerangkan, dalam pengajuan surat tersebut, pihaknya bakal mengajukan permohonan pengangkatan guru honorer, kesejahteraan pendapatan guru serta percepatan kepengurusan NUPTK guru.
"Kami akan menyampaikan surat kepada menteri, dengan usulan langkah baru memohon agar 60 persen guru honorer yang ada diangkat (ASN) dan 40 persennya lagi dari hasil tes," tuturnya.
Sementara, proses kepengurusan NUPTK guru membutuhkan waktu panjang dari surat keputusan pemerintah kota dan penyeleksian diklat yang bukan di bawah tanggung jawab kabupaten/kota masing-masing, melainkan langsung dari pusat.
Zulinto berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan antar guru terutama bagi mereka yang masih berstatus honorer. Sebab kesejahteraan menjadi poin penting kemarjinalan dunia pendidikan.
Saat ini, pihaknya mengupayakan bantuan terhadap guru honorer dengan memberikan biaya dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang ditetapkan maksimal 50 persen penyaluran.
"Sekarang baru 25-30 persen yang diberikan ke honorer dari jumlah BOS keseluruhan belum mencapai 50 persen," tukasnya.[ida]
- SDG Sumsel Gelar Doa untuk Negeri, Harap Indonesia Maju dan Sejahtera
- Hore, Warga OKU Timur Dapat Pemasangan Jargas Gratis
- Kirim Surat ke Bupati Lahat, Walikota Pagar Alam Imbau Agar Tak Lakukan Pendakian Lewat Bukit Timur
