Program Berobat Pakai KTP di Sumsel Masih Temui Kendala

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Mgs Syaiful Padli. (ist/rmolsumsel.id)
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Mgs Syaiful Padli. (ist/rmolsumsel.id)

Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel), Mgs Syaiful Padli, menyoroti persoalan program Berobat Pakai KTP (Berkat) yang dilaunching mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru beberapa waktu lalu. 


Dalam rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (19/2/2024), Syaiful Padli mengatakan, masih banyak warga, khususnya kurang mampu yang belum terakomodasi dalam program tersebut lantaran tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Kami telah menyampaikan masalah ini berulang kali, namun masih banyak warga yang belum terakomodasi dalam DTKS. Ini menjadi kendala serius dalam implementasi Program Universal Coverage," ujar Syaiful Padli.

Tak hanya itu, permasalahan juga terjadi dalam penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH). Syaiful Padli menyoroti stagnasi dalam data penerima PKH, di mana tidak ada perubahan signifikan meskipun telah dilakukan upaya untuk menghubungi instansi terkait.

"Hingga saat ini, persoalan ini belum terselesaikan. Kami sudah berupaya menghubungi Pusdatin, Kemensos, dan Komisi V DPR RI, namun penerima PKH masih sama. Diperlukan langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Sumsel untuk melakukan kroscek data penerima PKH di seluruh kabupaten/kota Se-Sumsel agar data penerima PKH dapat diperbarui dan yang berhak menerima dapat diprioritaskan," tegasnya.

Syaiful Padli juga mengomentari tingginya biaya pendidikan di Sumsel, yang menyebabkan banyak orang kurang mampu yang tidak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan, di lapangan masih banyak ditemukan sekolah-sekolah yang memungut biaya. 

"Kami harap persoalan ini bisa mendapat perhatian serius pemerintah," tandasnya.