Bekas Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, menilai kebijakan yang dikeluarkan Jokowi merespon kasus ekspor crude palm oil (CPO) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki runtutan kerugian pendapatan negara.
- Harga Minyak Sawit Mentah Turun, Industri Makanan dan Minuman Terancam
- Banyak Manfaat, Bappebti Hati-hati Susun Rancangan Kebijakan Ekspor CPO
- Menko Airlangga Jabarkan Pentingnya Industri Sawit Berkelanjutan saat Membuka IPOC 2022
Baca Juga
Runtutan pertama, kata dia, larangan ekspor migor dan juga CPO bakal membuat stok barang di dalam negeri menumpuk.
"Akan ada kelebihan sekitar dua juta ton CPO dan 1,25 juta ton migor perbulan. Ini mau diapakan?" kata Said Didu, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 23 April 2022.
Jika pengelolaan kelebihan stok, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan baik, maka kebijakan larangan ekspor akan menjadi kerugian pendapatan negara. "Negara kehilangan pendapatn sekitar 60 persen nilai ekspor," sebut dia.
Imbas terakhir, menurut dia, petani sawit akan sulit menjual tandan buah segar (TBS) sawit. "TBS turun. Sehingga solusi terbaik adalah subsidi migor seperti biodiesel," kata dia. 
- Harga Minyak Sawit Mentah Turun, Industri Makanan dan Minuman Terancam
- Banyak Manfaat, Bappebti Hati-hati Susun Rancangan Kebijakan Ekspor CPO
- Menko Airlangga Jabarkan Pentingnya Industri Sawit Berkelanjutan saat Membuka IPOC 2022
