Komisi III DPR mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) untuk RUU Perampasan Aset, jika dirasa penting.
- Temuan Bansos Ditimbun, Pimpinan Komisi VIII: Bansos Presiden di Bawah Koordinasi Kemensos
- DPC Partai Gerindra Bagikan Motor Operasional kepada 18 PAC di Palembang
- Cak Imin dan Airlangga Hartarto Capai Kata Sepakat
Baca Juga
Usulan itu disampaikan anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, saat ditanya urgensi RUU Perampasan Aset yang sudah disinggung Presiden Joko Widodo.
"Sikap kami di komisi tiga jelas. Bahkan saya bilang, kalau ini penting sekali dan sangat serius, presiden bisa buat Perppu,” kata Hinca, di kawasan Senayan, Minggu (21/4).
Jika presiden sudah mengeluarkan Perppu, kata dia, tidak menutup kemungkinan pembahasan RUU bakal dipercepat DPR.
"Memang membentuk undang-undang itu kan harus kesepakatan. Nah, kalau presiden berani mengeluarkan Perppu, berarti DPR tinggal jawab, kalau nggak mau jawab, maka itu berlaku,” ucapnya.
"Jadi, kalau saya menyarankan, daripada terjadi deadlock antara pemerintah dengan DPR, saya minta presiden terbitkan Perppu,” sambungnya.
Soal kendala parlemen terkait belum adanya pembahasan lebih lanjut mengenai RUU, Hinca tidak menjawab tegas. Ia hanya mendorong agar presiden menyiapkan Perppu. "Udah Perppu aja,” tutupnya. 
- Komisi VIII DPR Desak Kemenag Tindak Tegas Travel Gunakan Visa Non-Haji
- Fauzi Amro dan Charles Meikyansah Mangkir Lagi dari Panggilan KPK di Kasus Korupsi CSR BI
- Amien Rais Peringatkan Jokowi: Pemalsuan Ijazah Bisa Dipidana Enam Tahun Penjara
