Penyitaan barang bukti hingga penelusuran aliran uang pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020-2023 masih terus didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Aduan THR 2025 Terus Bertambah, Kemnaker Terima 2.343 Laporan hingga Lebaran H+2
- Bawa Sejumlah Tuntutan, Ratusan Driver Ojol Hari Ini Geruduk Kantor Kemenaker
- Pengangguran Melonjak, Korban PHK di Bangka Belitung Capai 5.000 Persen, Jakarta 575 Persen
Baca Juga
Hal itu merupakan materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa beberapa pihak sebagai tersangka maupun sebagai saksi pada Senin 2 Juni 2025.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan, Selasa 3 Juni 2025.
Para pihak yang telah diperiksa, yakni Suhartono selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023. Suhartono telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
"Saudara Suhartono hadir, penyidik melakukan penyitaan dokumen, tidak ada pemeriksaan atau pertanyaan materil," kata Budi.
Selain itu, para pihak yang telah diperiksa sebagai saksi, yakni Fitriana Susilowati selaku pengantar kerja ahli madya Kemnaker, dan Rizky Junianto selaku Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA, Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker periode September 2024-2025.
Budi menerangkan, saksi Rizky didalami soal aliran uang hasil pemerasan kepada agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA di Kemenaker, serta dikonfirmasi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumahnya.
"Saksi Fitriana Susilowati, didalami terkait aliran uang hasil pemerasan kepada agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA di Kemenaker, dan peran pihak lain yang turut menikmati uang hasil pemerasan," pungkas Budi.
Sejak Mei 2025 ini, KPK melakukan proses penyidikan dan menetapkan delapan orang tersangka. Akan tetapi, identitas tersangka belum diumumkan secara resmi oleh KPK.
Para tersangka disebut berhasil mengumpulkan uang mencapai Rp53 miliar dari hasil pemerasan terhadap calon TKA.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Haryanto, Suhartono selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker tahun 2020-2023, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA tahun 2017-2019, dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA tahun 2024-2025.
Keempat tersangka itu telah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi pada Jumat, 23 Mei 2025. Sedangkan tersangka Suhartono juga telah diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 2 Juni 2025.
Kemudian empat orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2021-2025, Putri Citra Wahyoe selaku Petugas Hotline RPTKA periode 2019-2024 yang juga Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019-2024 yang juga Pengantar Kerja Ahli Pertama Direktorat PPTKA tahun 2024-2025, dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018-2025. 
- Dalami Skema Suap Proyek PUPR OKU, KPK Periksa 5 Anggota DPRD dan Sekwan
- KPK Panggil Mantan Sekretaris Dewan Komisaris PT Hutama Karya
- KPK Gali Peran DPRD OKU dalam Suap Dinas PUPR, 5 Anggota Diperiksa
