Tahun ini Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unuadited Tahun Anggaran 2021.
"Ini wujud komitmen Pemkab Muba untuk selalu tertib administrasi dan akan terus dilakukan ke depan meski ini bukan pekerjaan yang mudah," ujar Sekda Muba, Apriyadi, usai menyerahkan LKPD Unuadited TA 2021 di Kantor BPK Perwakilan Sumsel, Jumat (7/1/2022).
Dikatakan Apriyadi, sebagaimana aturan penyerahan LKPD ini harus diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Alhamdulillah di hari ke tujuh kami sudah menyelesaikannya, dan ini sudah dilakukan selama lima tahun berturut-turut," ucap dia.
Capaian yang diraih tersebut, sambung dia, tidak terlepas dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Muba. "Ini sangat serius dituntaskan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Muba, Alhamdulillah berjalan baik dan lancar," ulasnya.
Apriyadi menambahkan, ada beberapa komponen yang diserahkan dalam LKPD TA 2021 diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian, Laporan Keuangan BUMD, Realisasi APBDes, dan Review LKPD Tahun Anggaran 2021. "Semua bekerja dengan maksimal tidak ego dan sangat mengedepankan sistem," ungkap Apriyadi.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Acep Mulyadi menyebutkan BPK RI Perwakilan Sumsel sangat mengapresiasi sistem Pemkab Muba yang sangat tertata dengan baik dan menjadi yang pertama di Sumsel dan kedua di Indonesia.
"Kami salut dengan Pemkab Muba yang mana memiliki anggaran Rp 4 Triliunan lebih bisa diselesaikan secara cepat dengan BPK RI Perwakilan Sumsel," ungkap Acep.
Acep mengaku, ini merupakan sesuatu yang berat bagi BPK Perwakilan Sumsel namun bisa dikerjakan dengan maksimal oleh Pemkab Musi Banyuasin. "Inikan harusnya terakhir diselesaikan Maret 2022, tetapi Muba sangat awal bahkan untuk di Indonesia menjadi yang Tercepat di Indonesia untuk level Kabupaten," terangnya.
Ia menambahkan, seharusnya daerah lain yang lebih kecil APBD-nya dari Muba bisa lebih cepat. "Nah, ini sangat menarik Muba yang begitu besar APBD nya bisa lebih cepat dan menjadi yang pertama di Indonesia untuk kategori Pemerintah Kabupaten," kata Acep.
Acep berkeyakinan, Pemkab Muba yang sudah tujuh tahun berturut-turut meraih Opini WTP dan lima tahun berturut Tercepat menyerahkan LKPD diyakini akan kembali meriah Opini WTP yang kedelapan. "Kami optimistis Pemkab Muba akan kembali meraih Opini WTP untuk ke delapan kalinya," tandas dia. 
- Rumah Pengedar Narkoba di Musi Rawas Digerebek Polisi, Barang Bukti 16 Bungkus Sabu Diamankan
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
- Pemkab Muba Sediakan 40 Tenda Kuliner yang Bakal Ramaikan Kegiatan MTQ 2024
