Menghina Pemerintahan Presiden Joko Widodo, SD yang merupakan istri Anggota TNI Sersan Mayor T, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap pemerintah, SD diproses hukum.
- Bacakan Dakwaan, JPU Ungkap Modus Alex Noerdin Cs Rugikan Negara Hingga Puluhan Juta Dollar
- KPK Geledah Rumah Mewah Rektor Unila, Sita Uang Tunai Hingga Barang Elektronik
- Diduga Otak Pembunuhan, Irjen Ferdy Sambo Diancam Hukuman Mati
Baca Juga
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tengah berkoordinasi dengan Rindam Jaya yang berada di bawah komando Kodam Jaya, untuk memproses SD.
"Direktorat Tindana Pidana Siber Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Rindam Jaya terkait dengan pembuatan laporan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara istri Sersan Mayor T oleh Rindam Jaya," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta seperti dilansir JPNN.Com, Jumat (22/5/2020).
Kasus bermula dari istri Serma T berinisial SD yang membuat unggahan di akun Facebooknya dengan kata-kata "mugo rezim ndang tumbang sblm akhir tahun 2020". Postingan tersebut menjadi viral di media sosial.
Akibat unggahan itu, Sersan Mayor T dijatuhi hukuman disiplin militer berupa penahanan ringan sampai dengan 14 hari.
Hukuman itu berdasarkan hasil sidang putusan yang digelar di Markas Besar TNI AD pada hari Minggu (17/5/2020).
Sidang dipimpin langsung oleh Kasad Jenderal TNI Andhika Perkasa, dan dihadiri oleh Wakil Kasad Mayjen TNI Moch Fachruddin beserta jajaran.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Kolonel Inf. Nefra Firdaus menyebut Sersan Mayor T ditahan karena dianggap tidak bisa menjalankan perintah kedinasan, tentang larangan penyalahgunaan media sosial oleh prajurit dan keluarganya.
Nefra Firdaus juga menyatakan bahwa TNI AD mendorong agar SD, yang tergabung dalam Persatuan Istri TNI AD (Persit) diproses secara hukum pidana.
"Mendorong proses hukum terhadap Saudari SD dalam kapasitasnya sebagai anggota Persatuan Istri TNI AD atas dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Nefra Firdaus.[ida]
- Betis Dua Pelaku Curanmor Ini Dilubangi Polisi
- Izin HGU Habis Sejak 2017, Kawasan PT Cikencreng di Lubuklinggau Berpotensi Timbulkan Konflik di Warga
- Dua Bulan jadi Buronan Polisi, Ketua BPD Desa Sungai Napal Ditangkap
