Antisipasi Kecurangan dan Intimidasi Saat Pemilu 2024, PDIP Dirikan Posko Pengawalan Setiap Desa di Sumsel

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dirikan Posko Gotong Royong pengawalan Pemilu Jurdil tahun 2024 di tiap desa, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Noviansyah/rmolsumsel.id)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dirikan Posko Gotong Royong pengawalan Pemilu Jurdil tahun 2024 di tiap desa, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan (Noviansyah/rmolsumsel.id)

Untuk mengantisipasi kecurangan dan intimidasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendirikan Posko Gotong Royong pengawalan Pemilu Jurdil tahun 2024 di tiap desa, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.


Hal tersebut diungkap ketua DPD PDIP Sumsel M Giri Ramanda N Kiemas usai meresmikan Posko Gotong Royong pengawalan pemilu Jurdil di Jalan lintas Sumatera Muara Enim - Prabumulih Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim Minggu (19/11).

Hadir dalam peresmian itu, Ketua DPC PDIP Muara Enim, Liono Basuki, Sekretaris DPC Akhmad Imam Mahmudi, beserta pengurus PAC Dan para kader.

Giri menjelaskan, bahwa PDIP mulai bergerak membangun posko-posko pengaduan di tiap desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dan Sumsel keseluruhannya

Tujuannya, kata Giri adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa PDIP siap menampung seluruh pengaduan dan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kecurangan Pemilu 2024.

"Sehingga dengan adanya posko-posko ini masyarakat tidak perlu merasa takut, jika ada sesuatu hal yang tidak baik, apakah ada penekanan dari birokrasi dan pihak-pihak yang coba mengintimidasi masyarakat atau yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu 2024 yang membuat Pemilu tidak jujur dan adil (Jurdil) maka silahkan laporkan ke posko," ujar Giri.

Hari ini, lanjut Giri PDIP sudah membangun posko di tingkat kecamatan, setelah ini akan ada posko-posko di tingkat desa dan kelurahan, sehingga nanti pengaduan bisa berjenjang dari desa atau kelurahan, ke tingkat kecamatan pihak kecamatan akan meneruskan ke kabupaten, disana nanti akan ada tim bantuan hukum yang mengawal pengaduan itu.

Akan ada tim PDIP yang akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan dan pihaknya akan meyakinkan masyarakat untuk tidak takut, jika ada kecurangan, penindasan dan intimidasi dari pihak manapun segera laporkan ke posko-posko yang dibangun PDIP.

"Kami siap menampung aspirasi dan aduan rakyat agar tercipta Pemilu 2024 yang jujur dan adil tanpa ada intimidasi, rencananya posko yang akan dibangun sesuai dengan jumlah desa, kelurahan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim," bebernya.

Saat ini pembentukan baru di tingkat kecamatan, kemungkinan dalam seminggu ke depan akan serentak di seluruh desa dan kelurahan, bentuk real pendampingan itu, sambung Giri, artinya ketika ada laporan ke posko PDIP, laporan akan dilakukan berjenjang dan PPH akan menindaklanjuti ke Bawaslu.

"Bisa jadi nanti ada intimidasi yang terlalu kencang, maka kita akan turunkan satuan tugas (Satgas) pengamanan untuk membantu masyarakat dengan harapan, segala hal yang berkaitan dengan kecurangan Pemilu, baik berbentuk penindasan, penekanan, intimidasi dan hal-hal yang tidak sehat tidak akan terjadi di kabupaten Muara Enim," harapnya.

Oleh itu, lanjut Giri, keberadaan posko ini agar masyarakat yakin ada yang akan membela mereka ketika ada pihak-pihak yang melakukan penekanan dan intimidasi penggiringan suara kepada pihak tertentu melalui jaringan kekuasaan.