Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kumpulkan semua petinggi partai politik (Parpol) untuk memperkuat sistem dan mencegah terjadinya praktik-praktik tindak pidana korupsi.
- Ketua KPK Tegaskan Direksi-Komisaris BUMN Tetap Wajib Serahkan LHKPN
- KPK Usut Korupsi LPEI Lewat Project Manager PT Mega Alam Sejahtera
- KPK Siap Kaji UU BUMN soal Aturan Direksi dan Komisaris
Baca Juga
Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers usai melakukan pertemuan pertama dengan 20 Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (12/4).
"Hari ini kita mulai kegiatan dengan kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas. Kegiatan ini kita lakukan karena kita melihat dan ini kita jadikan sebagai milestone menghadapi dan menjelang kegiatan tahun politik tahun 2024 yang akan datang," ujar Firli kepada wartawan, Selasa siang (12/4).
Kegiatan pendidikan politik cerdas dan berintegritas secara terpadu kata Firli, dilakukan karena korupsi merupakan tantangan bersama yang harus dituntaskan, tangani dan berantas secara bersama-sama.
Di dalam konsep pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh KPK kata Firli, setidaknya ada tiga strategi pemberantasan korupsi atau dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi.
Yaitu, melalui pendidikan dan peningkatan peran masyarakat supaya tidak ada orang yang ingin melakukan korupsi; pencegahan dengan titik berat dan fokus perbaikan sistem dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada celah dan peluang orang melakukan korupsi.
"Karena sesungguhnya, sistem yang kuat, sistem yang baik, tentu tidak ada peluang bagi orang melakukan korupsi," kata Firli.
Yang ketiga, yaitu KPK tetap berkomitmen di samping melakukan dua strategi baik pendidikan maupun pencegahan, KPK tetap mengedepankan tindakan-tindakan dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Hari ini kami mengajak rekan-rekan dari partai politik, kurang lebih hadir tadi 20, dalam kegiatan kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas," terang Firli.
Parpol kata Firli, menjadi perhatian khusus KPK. Karena, parpol merupakan tempat rakyat untuk menyuarakan dan menyalurkan suaranya.
"Yang Kedua, parpol ini adalah saluran daripada demokrasi yang kita anut. Yang Ketiga, partai politik juga menentukan masa depan bangsa, baik dari tata cara mekanisme pemilihan legislatif, pemilihan Presiden, pemilihan DPD, termasuk juga pemilihan Bupati walikota dan Gubernur. Semua melalui partai politik," jelas Firli.
Selain itu, parpol juga memegang peranan penting karena hingga saat ini tidak ada regulasi yang dibuat oleh anggota DPR.
"Artinya juga sangat dipengaruhi oleh partai politik. Karenanya KPK, berkomitmen dan memiliki semangat yang sama untuk tetap menjaga integritas daripada partai politik," terang Firli. 
- Ketua KPK Tegaskan Direksi-Komisaris BUMN Tetap Wajib Serahkan LHKPN
- KPK Usut Korupsi LPEI Lewat Project Manager PT Mega Alam Sejahtera
- KPK Siap Kaji UU BUMN soal Aturan Direksi dan Komisaris
