Aksi damai ribuan buruh di Sumatera Selatan yang digelar pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Rabu (1/5), bukan hanya soal upah.
- Dinilai Fokus dan Konsisten, Airlangga Patut Diperhitungkan
- Poling 24 Jam RMOL: Ganjar-Sandi, Anies-Airlangga, Prabowo Erick Thohir,Siapa Menang?
- Soal Penunjukan PJ Bupati OKU, Gubernur Minta Tidak Ada Campur Tangan Politik
Baca Juga
Mereka menyoroti lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dan mendesak dibentuknya Direktorat Khusus Ketenagakerjaan di bawah Polda Sumsel.
Ketua Federasi Serikat Buruh (FSB) Nikeuba KSBSI Kota Palembang, Hermawan, menegaskan bahwa maraknya pelanggaran hak-hak buruh tidak bisa lagi hanya diselesaikan di meja mediasi.
“Kami minta pembentukan Direktorat Ketenagakerjaan di Polda Sumsel agar pelanggaran pidana di dunia kerja bisa ditindak tegas. Ini soal perlindungan hukum, bukan sekadar relasi industrial,” kata Hermawan dihubungi, Rabu (30/4)
Ia menyebutkan, banyak pengusaha yang melanggar aturan, seperti membayar upah di bawah standar, melakukan PHK sepihak, hingga mengabaikan keselamatan kerja.
“Kami ingin aparat kepolisian bisa turun langsung menangani pelanggaran-pelanggaran ini. Karena selama ini, pengawasan dari instansi teknis sangat lemah,” ujarnya.
Senada disampaikan Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sumsel, Ali Hanafiah mendesak Kapolri untuk segera meralisasikan Direktorat Khusus Ketenagakerjaan di setiap Polda termasuk di Sumsel.
"Hal ini sangat penting untuk mengatasi pelanggaran pidana di dunia kerja. Bahkan kondisi ini sudah masuk dalam tahap urgen karena banyaknya pelanggaran terhadap buruh," tegasnya.
Selain itu, pihaknya menolak tegas hasil keputusan kenaikan UMP sebelumnya karena dinilai tidak layak. Ali berharap dengan momentum May Day nanti pihaknya mendesak Gubernur Sumsel Herman Deru merevisi kenaikan upah sektoral yang hanya sebesar 1,55 persen saja.
"Kami juga menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel yang dinilai belum mencerminkan kebutuhan hidup layak," pungkasnya.
Ribuan buruh direncanakan melakukan long march dari Benteng Kuto Besak (BKB) menuju DPRD Sumsel dan Kantor Gubernur. Mereka berharap aksi damai ini menjadi titik balik bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh. 
- Bupati Muara Enim Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di May Day 2025
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
- Prabowo Beri Sinyal Perpanjangan Masa Jabatan Kapolri-Panglima
