Kasus pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo di laporkan pihak Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya (AMPCB) ke anggota Komisi X DPR RI, Mustafa Kamal SS saat melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Selasa (11/4) sore.
- Balai Pertemuan Mulai Dibersihkan, AMPCB Siap Buat Kegiatan Rutin
- AMPCB Desak Polisi Tindak Pelaku Pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramajaya
- AMPCB dan Disbud Palembang Sepakat Lanjutkan Proses Administrasi Balai Pertemuan Jadi Gedung Kesenian
Baca Juga
Laporan tersebut dilaporkan langsung anggota AMPCB Kemas Ari Panji saat pertemuan di Hotel Azza Palembang.
"Coba bapak bayangkan Pangeran Kramo Jayo adalah seorang perdana menteri pertama di era Keresidenan Palembang dan beliau menantu pahlawan nasional Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan ke Ternate. Makamnya dihancurkan dan komplek pemakaman itu statusnya status quo (sengketa) sejak zaman Walikota Palembang Cholil Aziz dan ada suratnya," kata Budayawan Palembang, Vebri Al Lintani.
Lebih lanjut dia melihat tidak ada ketersinggungan pemerintah ketika plang kawasan cagar budaya Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo itu ditutup.
"Kalau saya sebagai pemerintah itu tersinggung, itu artinya tidak di hargai kalau kita sebagai orang Palembang, ini makam leluhur kami walaupun tidak keturunan langsung , itu pemimpin kami, ini yang kami adukan ke pak Mustafa,” katanya.
Sementara anggota DPR RI Mustafa Kamal berjanji akan membawa aspirasi ini ke pusat dan meminta dukungan data terkait pengrusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramo Jayo ini.
"Saya juga kemarin menegur BUMNnya soal penemuan nisan di pasar 16 Ilir yang tidak dilaporkan, saya bilang ini pidana, ada temuan tidak langsung di laporkan ke dinas terkait, pemborong-pemborong dari BUMN ini tidak paham sejarah, tidak punya wawasan dalam pembangunan, padahal di negara-negara maju semua pemborongnya sangat peduli bukan lingkungan saja juga sejarah, sudah menjadi trend dunia sekarang," kata politisi PKS ini.
Dalam kesempatan tersebut Vebri Al Lintani selaku koordinator Aliansi Penyelamat Benteng Kuto Besak (BKB) juga menyerahkan data BKB guna dijadikan Defence Heritage kepada Mustafa Kamal untuk diperjuangkan kepusat terutama ke Menteri Pertahanan RI. 
- Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae
