Penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) terus disuarakan secara nasional, tanpa terkecuali di Palembang, Sumsel. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu mengelar aksi penolak RUU HIP di depan kantor DPRD Sumsel, Jumat (26/6).
- Ganjar Pranowo Sambangin Kosannya Sewaktu SMA di Yogyakarta
- Kecuali PDIP, Semua Fraksi di DPR Kompak Ingin Sistem Proporsional Terbuka
- Dilaporkan Kasus Dugaan Penipuan, Begini Sikap Partai Demokrat Sumsel Terhadap Kadernya
Baca Juga
Secara bergantian Ketua Umum organisasi masyarakat maupun kepemudaan menyampaikan orasi penolakan, yang dikawal langsung oleh anggota kepolisian polrestabes Palembang.
KH Umar Said yang ditunjuk sebagai imam dalam aksi menyampaikan, yang pertama mendukung maklumat MUI atas penolakan RUU HIP.
"Yang kedua meminta para wakil rakyat DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, karena tidak menjadikan tap MPR sebagai dasar dan ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila, serta memberi peluang paham bangkitnya komunisme," kata Umar.
Kemudian yang ke 3, menolak paham Komunis karena bertentangan dengan pancasila, UUD dan NKRI. "Meminta TNI dan Polri mengawal Pancasila, UUD dan NKRI dari seluruh anasir yang merongrong, mendeskreditkan bahkan menghilangkan 3 pilar tersebut," tegas Ketua Umar Said yang juga Ketua FUI Sumsel.
Dan pihaknya meminta kepada seluruh elemen bangsa terutama masyarakat, ormas, kepemudaan, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sumberdaya daya yang sama untuk menolak komunisme dan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD.
Sementara itu, utusan dari dari perwakilan aksi melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumsel yang masih berlangsung.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKS Mgs Syaiful Padli mengatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dari berbagai daerah termasuk Sumsel merupakan bentuk kegelisahan karena RUU ini bertentangan dengan pancasila dan UUD.
"Ini wujud kegelisahan dari masyarakat, karena memang RUU ini bertentangan dengan pancasila dan NKRI, kami sejak pertama kali diusulkan sudah menolak baik dari pusat maupun daerah,"kata Syaiful.
- Digadang-gadang Publik, Akhirnya Kaesang Jadi Ketum PSI
- Komisi I Desak Pemerintah Usut Kasus Penembakan Nelayan Indonesia oleh Tentara Papua Nugini
- Cak Imin Harap Presidensi Indonesia di G20 Bisa Selesaikan Konflik Rusia-Ukraina
