KPU Batasi Simpatisan Debat Pilkada Empat Lawang di Palembang

Dua Calon yang bertarung di PSU Empat Lawang. (ist/rmolsumsel.id)
Dua Calon yang bertarung di PSU Empat Lawang. (ist/rmolsumsel.id)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan membatasi jumlah simpatisan yang diperbolehkan hadir secara langsung dalam debat publik pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang yang akan digelar di Palembang.


Kebijakan ini diambil guna menjaga ketertiban dan efektivitas jalannya debat yang hanya akan berlangsung satu kali menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU), sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Debat hanya dilaksanakan satu kali sesuai keputusan MK, sehingga tidak semua pendukung perlu datang langsung ke lokasi. Apalagi acara ini akan disiarkan secara live dan juga tersedia dalam siaran ulang," ujar Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata, kepada awak media usai rapat koordinasi di VIP Room Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Jumat (11/4).

Debat publik dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2025 dan akan difokuskan pada penyampaian visi dan misi masing-masing pasangan calon. Siaran langsung debat akan memungkinkan masyarakat luas untuk tetap mengikuti jalannya diskusi tanpa harus hadir secara fisik di lokasi acara.

Selain membahas teknis pelaksanaan debat, KPU juga memastikan bahwa seluruh tahapan logistik PSU berjalan sesuai jadwal. Surat suara untuk PSU di Kabupaten Empat Lawang telah tiba dan saat ini dalam proses pelipatan. Sementara itu, undangan untuk pemilih juga segera akan disebarkan.

“Distribusi logistik akan dimaksimalkan dalam rentang waktu tiga hari sebelum PSU, yakni mulai 16 hingga 18 April 2025. Target kami, seluruh logistik termasuk surat suara dan formulir pendukung sudah terdistribusi tepat waktu,” jelas Andika.

Dari sisi keamanan, Polda Sumatera Selatan menyiapkan 1.600 personel kepolisian untuk mengamankan 531 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di wilayah Kabupaten Empat Lawang. Pengamanan akan diperketat dengan menerjunkan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang mulai bergerak ke lokasi pada H-3 sebelum hari pencoblosan.

“Kami tidak boleh menganggap remeh potensi kerawanan. Pengamanan akan dilakukan maksimal dan seluruh personel telah dibekali dengan instruksi antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan,” tegas Kabag Kerjasama Polda Sumsel, AKBP Helda Prayitno.