Pengurus DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, melalui keterangannya, Jumat (11/6). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dinilai memeras rakyat. Jika rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako, kesehatan, dan sekolah betul-betul direalisasikan.
- Petani Sawit Diprediksi akan Sulit Jual TBS, Karena Larangan Ekspor Migor dan CPO
- Marak Politik Uang Saat Pemilu, KPK: 50 Persen Masyarakat Kita Masih Belum Sejahtera
- Tidak Elok, Promo Miras Holywings Muhammad dan Maria Dianggap Dobel Pelecehan
Baca Juga
Taufiqurrahman juga menganggap kebijakan PPN Sri Mulyani sangat kejam, karena menyasar kebutuhan sehari-hari masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Nulai dari sembako, pendidikan, dan kesehatan.
"Percuma saja kita berutang ribuan triliun kepada asing jika ujung-ujungnya rakyat yang diperas," kata loyalis Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta. Ia juga mengingatkan Sri Mulyani, sekarang ini rakyat sedang susah, jangan malah semakin diperas dengan PPN.
Menurut Taufiqurrahman, apabila ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan PPN atau besaran persentase pajaknya yang ditambah. Tapi pendapatan masyarakatnya yang distimulus untuk bertambah. "Agar sumbangsih rakyat untuk negara lebih banyak," saran mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta ini.
"Kemarin waktu mau pinjam uang dari asing alasannya untuk stimulus ekonomi, sekarang buktinya mana?" tandasnya.
.
- Sumur Minyak Ilegal Kembali Meledak, Kapan Berhenti Merenggut Nyawa?
- Dilirik jadi Mobil Dinas Menteri, Pindad Didorong Mandiri
- Banyak Dukungan Warga Empat Lawang, Tagline Joncik Muhamad for Sumsel Jadi Topik Hangat di Medsos
