Money politics atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Sebab, saat ini 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera.
- Susno Duadji: Pilkada Serentak di Sumsel Masih Dibayangi Politik Uang
- Bawaslu Sumsel Cium Aroma Politik Uang di Kawasan Plaju
- Modus Baru Politik Uang, Peserta Pemilu Ganti Isi Sembako dengan Makanan Bayi
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menyadari tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang sudah terjadi selama ini, yakni money politics.
"Kenapa money politics masih berjalan? Ya saya harus sampaikan, 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera. Dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," ujar Alex seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/8).
Menurut Alex, dua hal tersebut, yakni kesejahteraan dan pendidikan, merupakan syarat mutlak jika ingin demokrasi Indonesia berjalan dengan sehat.
"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegritas, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," papar Alex.
Namun demikian, Alex mengaku pihaknya dengan berbagai stakeholder, termasuk wartawan akan terus menyuarakan kepada masyarakat untuk menghindari dan menolak politik uang pada Pemilu 2024 nanti.
"Bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun (terkait Pemilu)," pungkas Alex.
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu
- Pemkot Palembang Raih MCP Tertinggi dari KPK