Adanya indikasi politik uang di Kawasan Plaju Kota Palembang tercium oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- Puluhan Laporan Pelanggaran PSU Masuk ke Bawaslu Empat Lawang, ASN dan Kades Jadi Sorotan
- DKPP Hentikan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Bawaslu Lahat
Baca Juga
Hal ini diungkap Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan selesai hadir dalam Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Sumsel di Kantor Gubernur Sumsel.
"Kita ada patroli pengawasan, memang ada aroma politik uang," kata Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan, Selasa (13/2).
Kurniawan mengatakan, indikasi politik uang mereka ketahui dari adanya informasi yang didapat.
Namun setelah petugas Bawaslu sampai di lokasi yang dilaporkan ternyata sudah bubar dan tinggal amplopnya berserakan.
"Itu terjadi di daerah Plaju. Untuk itu informasi sangat penting, kalau ada informasi kita turun. Biasanya itu paketan misal DPR RI, DPRD Provinsi, dan kabupaten/kota jadi satu," katanya.
Namun untuk Presiden tidak, cenderung Caleg. Bisa paket tiga atau empat, hanya saja kendalanya petugas kesulitan menemukan buktinya karena Bawaslu tidak ada kewenangan untuk tangkap tangan.
"Maka perlu dikoordinasikan dengan pihak kepolisian bersama-sama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bawaslu, kepolisian, kejaksaan turun kalau kita sendiri tangkap tangan ya banyak risiko," katanya.
Menurut Kurniawan, untuk antisipasi serangan fajar sudah dapat lakukan misal dengan menyampaikan ke partai politik, jajaran untuk antisipasi keliling dan patroli. Namun memang susahnya mencari bukti itu.
- Pemprov Sumsel Siapkan BKBK, Muratara Usulkan Sejumlah Proyek Prioritas
- Teror Ular Kobra di Desa Celikah OKI, Dua Warga Tewas Dipatuk
- Presiden Prabowo Tanam Padi Serentak di Sumsel, Dorong Swasembada hingga Jadi Lumbung Pangan Dunia
