Susno Duadji: Pilkada Serentak di Sumsel Masih Dibayangi Politik Uang

Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Talk Sriwijaya Community (TSC). (ist/rmolsumsel.id)
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Talk Sriwijaya Community (TSC). (ist/rmolsumsel.id)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang bakal digelar November mendatang tak akan jauh dari Pilkada sebelumnya. Praktik politik uang atau money politics masih akan membayangi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.


Hal ini diungkapkan tokoh masyarakat Sumsel yang juga Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji saat menjadi narasumber dalam acara diskusi Talk Sriwijaya Community (TSC) dengan Tema "Jelang Pilkada, Fenomena Politik dan Gagasan Urgen di Sumsel" di The Zuri Hotel Transmart, Sabtu (27/4). 

"Pilkada tak akan jauh dari Pilkada lewat. Sogok-menyogok, suap-menyuap masih akan terjadi," kata Susno. 

Menurut Susno, aksi tersebut bisa saja terjadi dalam praktik pencarian dukungan dari partai politik. "Saya tidak mau berbicara lebih lanjut. Mungkin bisa saja ada," ucapnya. 

Namun, praktik money politic yang pasti terjadi adalah bagaimana meraih suara rakyat. Bahkan, nilainya akan semakin besar lagi. "Jual beli suara di tingkatan masyarakat itu pasti terjadi. Apakah nilainya makin rendah atau lebih besar, saya kira lebih besar lagi," terangnya.

Dia mencontohkan, saat Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu, semakin ke bawah tingkatan pemilihannya, biaya politiknya akan semakin mahal. "Seperti pemilihan DPRD Kabupaten/kota, nilainya lebih besar ketimbang Provinsi dan DPR RI. Hanya perkaliannya saja yang berbeda," ucapnya. 

Saat ini, kata Susno, bagaimana peran penyelenggara maupun aparat penegak hukum (APH) menegakkan aturan dan menindak pelaku. "Praktik money politic ini terlihat kasat mata pada Pemilu lalu. Tapi, apakah ada yang sudah ditindak. Penegakkan hukum ini yang dibutuhkan," tandasnya.