Partai Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan hanya mengakui hasil dari 9 lembaga suvei untuk menentukan dukungan bagi bakal calon walikota di Pilkada Pagar Alam, November mendatang.
- Profil Ekien Versace: Gagal Jadi Polisi, Kini Jabat Wakil Ketua DPRD Muratara
- Nasdem Tak Masuk Kabinet, Begini Penjelasan Dasco
- Presiden Jokowi Singgung Partai Nasdem yang Tidak Sejalan di Pilpres 2024
Baca Juga
Lembaga survei yang diakui tersebut yakni Politika Research and Consulting (PRC), Arus Survey Indonesia, Indikator Politik Indonesia, PokMark Indonesia, Voxpol Centre Reseach and Consulting, Indonesia Polling Station (IPS), Indekstat, Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Indopol Survei and Consulting.
"Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) partai Nasdem memutuskan hanya mengakui 9 lembaga survei untuk agenda pemilihan kepala daerah," tegas Ketua DPD Nasdem kota Pagar Alam Jenni Sandiyah kepada Kantor Berita RMOL Sumsel, Senin (6/5).
Jenni menegaskan, partainya selalu mengedepankan langkah politik rasional berdasarkan data dan fakta dari lembaga yang kredibel. Sehingga selaras dengan paham politik tanpa mahar yang selama ini kerap didengungkan partainya.
"Hasil survei 9 lembaga itu adalah data internal yang akan kami gunakan untuk menentukan kepada siapa Nasdem akan memberikan dukungan kelak, jadi ini bukan politik pragmatis apalagi emosinonal semata," sambungnya.
Diketahui hingga hari Senin ini, setidaknya sudah ada 4 figur calon walikota yang ikut penjaringan kepala daerah melalui partai Nasdem. Satu diantaranya adalah mantan Wali Kota Pagar Alam periode 2018-2023, Alpian Maskoni yang telah merilis hasil surveinya lewat Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI).
Sayangnya, hasil dari LPKI tersebut tak diakui oleh Partai Nasdem sebagai patokan dalam menentukan dukungan terhadap calon Wali Kota Pagar Alam yang akan diusung pada Pilkada mendatang.
Sementara itu, Pengamat Politik, Mittahul Amir mengatakan, hasii kajian dan data dari lembaga survei yang dilakukan oleh parpol biasanya akan dijadikan dasar menentukan arah dukungan kepada para figur calon kepala daerah.
Namun, dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah, para figur biasa juga akan menyewa lembaga survei kemudian merilis hasilnya ke masyarakat. Tujuannya sebagai bahan kampanye untuk mempengaruhi persepsi publik.
"Sehingga bisa mendongkrak elektabilitasnya" tandasnya. 
- Mahasiswi di Palembang Jadi Korban Pengeroyokan, Dua Pelaku Anak Dewan Pagaralam
- Kejari Duga Pelarian Tiga Tahanan Narkoba di Pagar Alam Sudah Direncanakan, Satu Orang Tertangkap
- Polisi Ungkap Kasus Rudapaksa Terhadap Perempuan Uzur di Pagar Alam
