Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan rapat evaluasi kinerja satuan kerja Triwulan III Tahun Anggaran 2023 pada hari Kamis (21/9), di Aula Musi Kantor Wilayah. Rapat ini dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja satuan kerja di bawahnya.
- Lumayan..Insentif Ketua RT Diusulkan Naik Segini
- Banjir Besar di Palembang Ratu Dewa Minta Maaf, Wako-Wawako Kemana?
- Lestarikan Budaya Lokal, Narapidana Lapas Perempuan Palembang Kemenkumham Sumsel Dilatih Membuat Jumputan
Baca Juga
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa realisasi Produk Dalam Negeri (PDN) Satuan Kerja di Sumsel masih berada di bawah target. Angka realisasi PDN pada tanggal 20 September 2023 masih mencapai 74,31%, sementara target Kementerian pada tanggal 30 September adalah 77,77%.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, menyoroti pentingnya mencapai target tersebut dan mendorong jajaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) untuk segera melakukan percepatan realisasi PDN. Beliau menekankan agar para pejabat memperhatikan tingkat kandungan dalam negeri produk-produk yang akan dibeli.
“Angka ini masih di bawah target Kementerian dimana per tanggal 30 September nanti harus berada di 77,77%. Untuk itu saya mengingatkan jajaran UPT yang masih belum memenuhi target tersebut untuk segera melakukan percepatan realisasi PDN dengan memperhatikan betul tingkat kandungan dalam negeri produk-produk yang akan dibeli,” ungkap Kakanwil.
Kakanwil menjelaskan bahwa rapat evaluasi kinerja ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja satuan kerja di bawah Kanwil Kemenkumham Sumsel. Ada enam kinerja yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini, termasuk tindak lanjut hasil pemeriksaan, manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), IKPA dan penyerapan anggaran, capaian SMART dan e-Monev, pelaksanaan pengadaan, serta target kinerja.
Kakanwil memberikan apresiasi kepada jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang berhasil mencapai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) nihil. Selanjutnya, Kakanwil juga mengapresiasi perolehan PNBP jajarannya yang sudah menunjukkan hasil yang baik, dimana hingga September 2023 ini untuk Pelayanan AHU sudah memperoleh PNBP sebesar Rp 9.491.950.000, Pelayanan KI sebesar Rp 1.378.800.000, serta Pelayanan Imigrasi sebesar Rp 19.622.907.537 (Kanim Palembang) dan Rp 9.254.083.699 (Kanim Muara Enim).
Rapat juga mencermati realisasi belanja modal dan realisasi anggaran yang masih di bawah target pada tanggal 18 September. Realisasi belanja modal hanya mencapai 35,39% dari target 65%, sedangkan realisasi anggaran mencapai 68,79% dari target 75%. Namun, pencapaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Administrasi (IKPA) sudah melebihi target 95, dengan capaian Kanwil Kemenkumham Sumsel mencapai 97,88%.
Kakanwil mendorong langkah-langkah peningkatan realisasi belanja modal dan anggaran dengan memperhatikan jumlah anggaran, dampaknya dalam peningkatan kinerja, serta aturan-aturan yang berlaku.
Selama sesi diskusi dan tanya jawab di akhir kegiatan, Kakanwil mengimbau para peserta rapat untuk melaporkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan capaian kinerja satuan kerja, serta berkonsultasi dengan Kantor Wilayah untuk mencari solusi pemecahannya. 
- 6.404 Jemaah Sumsel Sudah Lunasi Biaya Haji
- Kemenkumham Sumsel Hadiri Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2024
- Lima Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Rakor Pengendalian Kinerja
