Dari Ijazah Palsu sampai Skandal Plt Bupati, Sengkarut Demokrat Saat Cik Ujang Menjabat

Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Cik Ujang (tengah), didampingi Sekretaris Muchendi Mahzareki (kanan) dan Bendahara, Holda (kiri) saat acara di Sekretariat Demokrat Sumsel beberapa waktu lalu. (ist/rmolsumsel.id)
Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel, Cik Ujang (tengah), didampingi Sekretaris Muchendi Mahzareki (kanan) dan Bendahara, Holda (kiri) saat acara di Sekretariat Demokrat Sumsel beberapa waktu lalu. (ist/rmolsumsel.id)

Masalah demi masalah menimpa Demokrat Sumsel sejak Bupati Lahat, Cik Ujang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel pada Februari 2022 lalu.


Mulai dari permasalahan ijazah palsu yang dialamatkan padanya sejak maju pencalonan Bupati Lahat yang terus bergulir sampai saat ini. Isu inipun terus didengungkan, salah satunya oleh Forum Solidaritas Peduli Pendidikan (FSPP) Lahat-Sumsel yang menuntut kasus ini diproses hukum. 

Cik Ujang, diduga mendapatkan ijazah dari Universitas Sjakhyakirti Palembang, tanpa mengikuti proses perkuliahan yang benar.

Kasus ini mencuat kembali setelah diketahui bahwa penyelidikan terhadap laporan warga terkait kasus ijazah palsu Cik Ujang ini dihentikan. Publik makin terkejut saat mengetahui kasus itu sebelumnya dipegang oleh Ferdy Sambo, jenderal bintang dua yang menjadi tersangka pembunuhan ajudannya, semasa menjadi Dirtipidum Mabes Polri. (Baca: https://www.rmolsumsel.id/kasus-ijazah-palsu-bupati-lahat-cik-ujang-di-sp3-ferdy-sambo-fspp-tuntut-bareskrim-usut-tuntas). 

Tidak hanya soal ijazah palsu, berbagai permasalahan juga mendera Cik Ujang yang notabene belum begitu dikenal publik sebelum dirinya maju mengetuai partai berlambang mercy itu. 

Cik Ujang pernah menyebut ada uang pelicin dalam proses seleksi PPK dan PPS yang kemudian berujung pada aksi massa, dia juga dilaporkan ke polisi oleh perwakilan PPK dan PPS tersebut pada Mei 2023 lalu.

Pada Agustus 2023, giliran laporan harta kekayaan Cik Ujang yang tertuang dalam LHKPN yang menjadi sorotan. Cik Ujang merupakan salah satu Bupati tersukses di Sumsel dan berada di peringkat keenam Bupati terkaya. 

Namun, dalam laporannya tahun 2022 yang dirilis tahun ini nampak bagaimana harta yang dimiliki oleh Cik Ujang tidak jauh berbeda dengan harta semasa dirinya awal menjabat. 

Isu berikutnya adalah prahara di tubuh Demokrat Sumsel, yakni berkaitan dengan tidak munculnya nama Bendahara DPD, Holda dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis oleh KPU Sumsel.

Sebelumnya, Holda diketahui sebagai kader potensial dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel 7, Pagaralam, Lahat dan Empat Lawang dan menjadi salah satu peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu dengan lebih dari 16 ribu suara. 

Permasalahan internal ini seakan pula menjadi bumbu jelang tahun politik yang membuat Partai Demokrat Sumsel seolah terus tertekan paska lengsernya Ishak Mekki.

Di masa kepemimpinannya, Ishak Mekki yang kini merupakan anggota DPR RI sempat membawa Partai Demokrat menjadi peraih suara terbanyak, yang juga membuatnya duduk sebagai Wakil Gubernur mendampingi Alex Noerdin pada 2013-2018.

Terbaru, prahara yang tak kalah heboh mengguncang Demokrat Sumsel saat Plt Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah diduga terlibat skandal dengan salah seorang ASN Pemkot Palembang. 

Meskipun kemudian, status Kaffah -sapaan akrabnya- di Demokrat Sumsel buru-buru dibantah oleh Chairul Matdiah.

"Yang pasti Kaffah itu bukan pengurus Demokrat Sumsel dan dia pengurus pusat. Mungkin akan kembali ke pusat (setelah tak lagi menjabat Plt Bupati Muara Enim), tapi kita belum tahu komunikasinya itu bagaiamana," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat itu saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLSumsel.

Tugas Berat Bagi Demokrat

Sejumlah pihak menyayangkan kondisi Partai Demokrat Sumsel saat ini, seperti salah satunya pengamat Bagindo Togar yang telah lama mengikuti kancah politik di Sumsel. 

Membahas satu-persatu apa yang terjadi dan melibatkan Cik Ujang, mulai dari kasus ijazah palsu, Bagindo menilai isu ijazah palsu ini akan selalu menjadi 'komoditas politik' oleh sebagian pihak, karena mereka menganggap kasus tersebut belum selesai.

"Selama ini publik menilai isu ini benar adanya karena hingga kini belum ada pihak yang menjelaskan keaslian ijazah dimiliki Bupati Lahat. Meskipun memang ini memang tahun politik, jadi isu itu terus dihembuskan terus," ujarnya. 

Apalagi belum ada klarifikasi atau bantahan baik dari Demokrat atau Cik Ujang sendiri terkait keaslian ijazah tersebut, sehingga publik berspekulasi jika ijazah tersebut memang palsu.

Mantan Ketua IKA FISIP Universitas Sriwijaya (Unsri) mengatakan permasalahan ijazah palsu yang menerpa Bupati Lahat selama ini bisa diuji di lembaga kementrian. "Sebenarnya tidak terlalu susah buktikan asli atau tidak. Apalagi di era digital sekarang, bisa diuji itu asli atau tidaknya," kata dia.

Begitu juga mengenai Holda yang menurut Bagindo sangat disayangkan apabila memang tidak maju di Pileg. Sebab Holda dinilai punya basis suara yang kuat di dapilnya. 

Meskipun kemudian hal ini memunculkan spekulasi lain, yaitu Holda akan maju di Pilkada. "Tapi kalau benar (maju Pilkada) saya rasa agak terburu-buru, karena Pileg akan jadi momen tes ombak," ujar Bagindo. 

Tugas berat menanti pengurus DPD Demokrat Sumsel kedepan, sebab citra yang kadung cemar akibat ulah Kaffah jika itu memang benar dia terlibat skandal, maka menurut Bagindo harus segera dibersihkan. 

Dia menilai selama ini kepemimpinan Kaffah belum banyak memberikan kontribusi terhadap masyarakat, bahkan Bagindo juga mempertanyakan legitimasi dari jabatan Plt Bupati Muara Enim, setelah PTUN Palembang mengabulkan gugatan penggugat menolak pelaksanaan proses pemilihan wakil Bupati Muara Enim sisa masa jabatan 2018-2023.

"Dari sini saja sudah menimbulkan masalah dan sempat terjadi pro kontra di tengah masyarakat. Memang jabatannya tidak lama, tapi kalau tidak ada masalah yang terjadi selama ini tentu akan menjadi pertimbangan partai untuk mengusulkan dia maju atau tidak," tegasnya.

Parahnya masalah terbaru yang dialami Kaffah, dianggapnya pula sudah bertentangan dengan moral seorang pemimpin. Bagindo mengatakan seorang pemimpin merupakan representasi masyarakat, maka perlu memiliki etika dan moral yang baik dalam menjalankan pemerintahan. 

"Pada akhirnya dia gagal membangun citra pemimpin dengan attitude yang baik, sekarang kemabali lagi ke partai apakah mau mencalonkan dia di kontestasi pilkada nanti. Tapi yang jelas, tugas Demokrat (Sumsel) akan berat," tegasnya.