Pencopotan Jabatan Sekda Dinilai Janggal, Mendagri Diminta Batalkan SK Walikota Pagar Alam

Pemberhentian Jabatan Sekda Pagar Alam Oleh Alpian Maskoni Jumat (8/9). (Taufik/RMOLSumsel.id)
Pemberhentian Jabatan Sekda Pagar Alam Oleh Alpian Maskoni Jumat (8/9). (Taufik/RMOLSumsel.id)

Organisasi yang menamakan dirinya Pemuda Anti Provokasi (PETISI) akan melakukan aksi di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta,pada Senin (18/9) besok.


Aksi tersebut mereka lakukan untuk meminta Mendagri Tito Karnavian membatalkan SK Walikota Pagar Alam Alpian Maskoni yang telah mencopot posisi Samsul Bahri Burlian sebagai Sekda pada beberapa waktu lalu.

Sekitar 100 orang massa nantinya akan berorasi meminta Mendagri mengambil langkah tegas. Sebab, pencopotan Samsul sebagai Sekda dinilai penuh dengan muatan politis menjelang Pilkada di Pagar Alam.

Ketua PETISI Iyan mengatakan, selain adanya muatan politis pemecatan Samsul Bahri Burlian juga tidak sesuai prosedur dan dinilai telah sewenang-wenang menggunakan kuasanya.

"Padahal masa jabatan walikota Pagar Alam sudah akan habis tapi ia memecat Samsul dari jabatan Sekda yang kami nilai tidak prosedural. Selain itu, sepertinya penuh muatan politis untuk kepentingan Pilkada kelak. Untuk itu kami Senin mendatang akan membawa 100 orang anggota kami berdemo di Kemendagri menuntut pembatalan pemecatan Sekda Pagar Alam sekaligus meminta pak Tito Karnavian menegur Pemkot Pagar Alam"ujarnya kepada RmolSumsel.id Jumat (15/09)

Sebagai organisasi yang fokus mengamati dan mendiskusikan isu-isu sentral di berbagai daerah di Indonesia kata Iyan,PETISI yang bermarkas di Jakarta kerap membantu menyuarakan berbagai persoalan kepada para pemangku kepentingan agar tindakan -tindakan kesewenangan yang ditunjukkan oleh pemegang kekuasaan mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

"Sekali lagi kami nilai bahwa pemecatan Sekda kota Pagar Alam tersebut tidak sesuai prosedur dan PETISI memprotes dan akan melawan bentuk-bentuk arogansi dan tindakan sewenang-wenang itu,"tambahnya.

Sementara itu mantan Sekda Pagar Alam Samsul Bahri Burlian saat di konfirmasi mengaku tidak mengetahui rencana aksi demo di Kemendagri oleh PETISI tersebut namun dirinya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang peduli terhadap nasibnya yang baru saja dipecat oleh walikota Pagar Alam.

"Saya sama sekali tidak tahu soal rencana demo itu tapi saya ucapkan terimakasih karena sudah peduli dengan kondisi saya,"ucapnya Jumat (15/09)

Meski tidak ada niatan untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal keputusan pemecatannya tersebut Samsul juga membeberkan bahwa hal itu sepanjang sepemahaman dirinya sebagai seorang birokrat di katakan Samsul memang tidak sesuai dengan prosedural lantaran ia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin berat maupun di periksa yang menyebabkan ia di Demosi dari jabatannya.

"Saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran maupun diperiksa terkait itu jadi saya nilai pemecatan saya sebagai Sekda memang tidak sesuai prosedural dan harapan saya bisa di kembalikan ke jabatan semula dan nantinya setelah itu dengan besar hati nanti saya mengajukan pindah antar instansi (Misbar),”ujarnya kepada RmolSumsel.id.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Pagar Alam Ali Akbar Fitriansyah menjelaskan, bahwa alasan pemberhentian Syamsul Bahri Burlian sebagai Sekretaris Daerah merupakan hasil dari tim evaluasi.

Dijelaskan Ali bahwa pergantian pejabat tinggi pratama termasuk untuk jabatan Sekda adalah hal lumrah dimana di periode tertentu Pemkot Pagar Alam mengadakan  evaluasi kinerja terhadap pejabat daerah dan hasil evaluasi atau asesmen tersebut akan diputuskan apakah pejabat itu masih layak atau tidak menduduki jabatan tersebut.

"Saya tidak tahu alasan spesifik kenapa pak Walikota mencopot pak Syamsul dari jabatannya tapi Pemkot Pagar Alam memang rutin mengadakan assesment dan evaluasi untuk posisi jabatan kosong atau pejabat yang masih aktif bertugas termasuk untuk jabatan Sekda yang sudah di jabat pak Syamsul lebih kurang sudah empat tahun dan Walikota sebagai pembina kepegawaian mungkin merasa  perlu untuk mengevaluasi,"terang Ali kepada RmolSumsel.Id Jumat (8/9).