Partai Bertanggung Jawab, Bocoran mengenai sistem pemilu 2024 yang akan dilakukan secara proporsional tertutup diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana beberapa waktu lalu.
- Fraksi PAN Minta MK Tak Main Dua Kaki Soal Proporsional Tertutup
- Bantah Bocorkan Rahasia Negara, Denny Indrayana: Agar MK Hati-hati Memutus Perkara yang Sangat Strategis
- Golkar: Sistem Pemilu Tertutup Abaikan Keinginan Mayoritas Masyarakat Indonesia
Baca Juga
Hal ini menimbulkan polemik tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, termasuk Sumsel. Banyak yang meragukan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) apabila hal ini benar terjadi.
Di sisi lain, Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar yang dibincangi Kantor Berita RMOLSumsel beberapa hari lalu mengungkapkan, hal ini tak lepas dengan hiden agenda atau konspirasi dari pihak-pihak tertentu.
"Bisa ada oknum elite partai tertentu yang membuat konspirasi di tengah jalan dengan memanfaatkan pro kontra dari sistem Pemilu 2024," katanya.
Sebab, lebih dari itu, sistem proporsional tertutup yang apabila benar segera diputus oleh MK, justru dinilai sengaja diputus untuk menciptakan kekisruhan sehingga menciptakan peluang penundaan pemilu.
Sebetulnya, menurut Bagindo sistem pemilu proporsional tertutup memiliki keuntungan dari segi penyelenggaraan.
Tugas KPU akan semakin mudah karena pemilihan legislatif hanya ditentukan parpol. Meskipun proporsional tertutup juga bakal menimbulkan kerugian besar karena diyakini akan membuat partisipasi pemilih berkurang.
Beda halnya dengan sistem proporsional terbuka yang melibatkan partisipasi aktif rakyat di berbagai daerah khususnya daerah pemilihan (Dapil). Sehingga menuntut setiap calon anggota DPRD atau DPR RI (Caleg) lebih dekat dengan konstituen dan Dapilnya.
"Proporsional tertutup sama saja mempertaruhkan partisipasi dalam pemilu nanti, partai yang menentukan. Sementara kalau terbuka, rakyat dapat berperan aktif dalam menentukan siapa wakil-wakilnya yang pantas menyuarakan aspirasi mereka," jelas Bagindo.
Penolakan terhadap sistem pemilu secara proporsional tertutup juga terus disuarakan kader partai di daerah.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki menegaskan kalau Partai Demokrat provinsi Sumsel dengan tegas menolak, jika sistem pemilu kembali dilakukan dengan proposional tertutup.
"Kita semua, kader sepakat apa yang sudah disampaikan pak SBY melalui twitter, merubah sistem pemilu ditengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik. Apalagi kita baru saja menyerahkan daftar caleg sementara ke KPU, yang proses penyusunannya kita berasumsi sistem pemilu terbuka," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel ini.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Kota Palembang Akbar Alfaro yang dipastikan maju di kontestasi pileg mendatang. Dia menilai putusan MK soal sistim pemilu tertutup masih sebatas isu. Namun dirinya tetap setuju dengan proporsional terbuka yang sudah dijalankan dari pemilu-pemilu sebelumnya.
"Sistem pemilu proporsional terbuka itu sangat demokratis, artinya sistem ini memberikan ruang setiap masyarakat yang ingin berkiprah dalam dunia politik. Caleg mendapatkan kesempatan yang sama, jadi itu bisa memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat bahwa caleg ini terbaik untuk masyarakat dan merupakan caleg yang potensial,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar, politisi PKB ini menilai sistem proporsional tertutup baru sebatas isu yang masih belum bisa di buktikan. "Kita tunggu saja , sabar saja kita lihat keputusan majelis hakim , kalau bocoran itu bisa benar bisa tidak," jelasnya.
Melihat dinamika yang terjadi Partai PDI Perjuangan baik di tingkat pusat maupun daerah, terlihat sebagai partai yang paling siap. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramandha N Kiemas.
Meskipun pihaknya juga menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Sumsel ini mengatakan dirinya siap menjalankan apapun jika hal tersebut sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. "Terbuka dan tertutup tidak ada masalah buat PDI Perjuangan sudah siap,” katanya. 
- Golkar Tunggu Rapimnas Putuskan Nasib Jokowi dan Gibran Setelah Didepak PDIP
- Diiringi Teriakan Dua Periode, Askolani Ambil Formulir Pendaftaran Bacabup Banyuasin
- Ini 5 Poin Sikap PDIP Terhadap Putusan MK
