Terpilihnya Yulian Gunhar sebagai Ketua Umum KONI Sumsel periode 2023-2027 rupanya tak semulus seperti yang terlihat. Dia sebelumnya bersaing dengan Muhammad Asrul Indrawan.
- KONI Sumsel Dihantam Badai Mosi Tidak Percaya, Cabor Minta Pemilihan Ulang, Terancam Dualisme Kepengurusan?
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Karpet Warna Merah dari KONI Sumsel untuk Pelanggar Lingkungan [Bagian Ketiga]
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Kendaraan itu Bernama KONI Sumsel [Bagian Kedua]
Baca Juga
Sebelum mencalonkan diri, keduanya wajib menyetorkan uang sebesar Rp500 juta sebagai persyaratan. Bagi Gunhar, ini cukup memberatkan meskipun dirinya tetap menepati persyaratan itu. Gunhar menyebut uang yang disetorakannya itu bukanlah milik pribadi, melainkan dana urunan dari para pendukungnya.
Bukan tidak mungkin pula, berasal dari dewan penyantun yang saat ini berada dalam kepengurusan KONI Sumsel 2023-2027 di bawah komando Gunhar. Namun terlepas dari hal itu, terpilihnya Gunhar juga tak bisa dikesampingkan dari polemik yang muncul tak berselang lama pendaftaran. Asrul pesaing Gunhar disebut pernah tersandung pidana, bahkan dilaporkan ke Mapolda Sumsel oleh salah satu cabor.
Hal ini berpotensi menggugurkan persyaratan dari Asrul untuk maju sebagai Ketua KONI Sumsel. Sehingga, kesan 'main sandera' juga muncul dalam proses pemilihan ini. Hal ini tak berlangsung lama, polemik itu langsung berakhir setelah Gunhar terpilih secara aklamasi, yang bersamaan dengan mundurnya Asrul sehingga keduanya sepakat untuk bersama membangun KONI Sumsel.
Gunhar menegaskan untuk memerintahkan cabor yang sebelumnya melaporkan Asrul ke Mapolda Sumsel untuk mencabut laporan itu. "Kita perintahkan anggota KONI yang melaporkan saudara kita Asrul agar segera dicabut. Tidak ada lagi lapor-laporan semuanya sudah selesai kita akan maju dan membangun KONI bersama," ujar Gunhar usai Musorprovlub KONI Sumsel, Kamis (30/11/2023) lalu.
Narasi untuk bersama membangun KONI Sumsel ini kemudian diwujudkan lewat komitmen dan kesepakatan bersama, untuk berbagi posisi. Gunhar sebagai Ketua Umum, Asrul menempati posisi Sekretaris Umum. Komitmen inipun disampaikan dan diketahui oleh sejumlah peserta Musorprovlub.
Akan tetapi, pada kenyataannya Asrul malah ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum VII yang membidangi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri. Penunjukkan yang tidak sesuai kesepakatan inilah yang lantas disinyalir menjadi alasan dari Asrul mengundurkan diri dari kepengurusan KONI Sumsel 2023-2027 sehari berselang setelah pelantikan dan pengukuhan bersama 85 pengurus lain.
Dalam salinan surat pengunduran diri tertanggal 22 Desember 2023 yang diterima redaksi itu, Asrul mengaku kegiatannya cukup padat dan membutuhkan kehadirannya sehingga meminta Ketua KONI Sumsel untuk menunjuk orang yang memiliki waktu luang lebih banyak dari dirinya. Saat dikonfirmasi, Asrul yang juga Ketua Pengprov Cabor Wushu membenarkan.
"Ya benar, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Yulian Gunhar yang telah melibatkan saya dalam kepengurusan," katanya.
Meskipun mengaku tidak memiliki kekecewaan atas keputusan mengenai struktur personalia pengurus KONI Sumsel tersebut, namun Asul tak membantah jika terdapat kesepakatan dalam hasil Musorprovlub KONI Sumsel, yang belum mengakomodir keinginan para cabor.
"Kalau saya jelas tidak ada masalah dengan siapapun, tapi bisa dinilai sendiri jika sebelumnya saya bakal dilibatkan jadi Sekum KONI Sumsel setelah proses pemilihan ketua umum aklamasi. Sebagai pelaku olahraga saya tetap akan mengabdi tapi fokus diluar KONI saja," kata dia. Setelah memutuskan keluar dari kepengurusan KONI Sumsel, Asrul memastikan bakal tetap mengawal program KONI Sumsel terkait pembinaan olahraga.
"Menurut saya jabatan itu adalah amanat, jadi siapa yang berjanji dia sendiri yang akan menuai. Kita tunggu saja program KONI Sumsel kedepan," jelasnya.
Ketua Tim Pemenangan Asrul, Mualimin Pardi yang dihubungi Selasa (26/12/2023) justru mengungkapkan bahwa proses pemilihan Ketua KONI Sumsel ini cenderung sudah diskenariokan.
Menurutnya telah terjadi upaya sistematis yang dilakukan oleh panitia pencalonan sejak Rakerprov tanggal 22 november 2023 yang lalu, mengindikasikan kesengajaan untuk membatasi hak dan kesempatan orang lain mencalonkan diri sebagai Ketua KONI Sumsel.
Terlebih mengenai syarat uang kontribusi (Rp500 juta) yang dianggapnya tidak berdasar. Sampai kemudian Surat Keterangan tidak pernah dipidana an: Yulian Gunhar dikeluarkan oleh PN Palembang tertanggal 29 November 2023 yang menurutnya terkesan dipaksakan karena pada bagian alamat, disebutkan bahwa Gunhar beralamat di kota Palembang namun berada wilayah Kecamatan Pancoran (Jakarta Selatan).
"Tapi yang utama perlu ditinjau ulang adalah kemufakatan kedua calon untuk posisi Ketum dan Sekum yang disepakati dalam Musorprovlub KONI Sumsel lalu. Bahkan dalam pidatonya Ketum Gunhar menyatakan posisi ini menang-menang, yang seharusnya jangan diingkari," ungkap Mualimin.
Apalagi kata Mualimin, pihaknya sempat ikut merancang susunan kepengurusan di tahap awal, meskipun kemudian muncul sejumlah nama yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan. "Sepatutnya hasil musyawarah mufakat bisa dihormati. Pengingkaran ini blunder bagi penggerak nilai demokrasi. Siapapun di posisi Asrul ya jelas kecewalah, sekali lagi mereka (Gunhar-Asrul) itu bermufakat berbagi posisi, bukan saling mengalahkan," jelas Mualimin.
Rupanya tidak hanya Asrul, anggota Dewan Pakar Agus Suhery Arsyad juga diketahui mengundurkan diri. Kepada media, Agus menyampaikan bahwa susunan pengurus yang telah dilantik tersebut sangat jauh dari jiwa olahragawan yang diyakininya. Sebab menurut Agus, sportivitas, kejujuran dan kebersamaan adalah bagian dari satria olahraga yang menjadi nafas keberhasilan dan prestasi.
“Saya sangat menghargai karena dipercaya untuk turut memikirkan olahraga di Sumsel dan saya berterimakasih untuk itu. Semoga olahraga di Sumsel akan berkembang ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Komposisi Pengurus Menuai Perdebatan
Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang No.11 tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa: Komite olahraga nasional di provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
Apabila mengacu kepada struktur kepengurusan KONI Sumsel 2023-2027 yang dipimpin oleh Yulian Gunhar, selain menggandeng sejumlah perusahaan pelanggar lingkungan sebagai Dewan Penyantun, masih terdapat sejumlah celah untuk diperdebatkan.
Seperti yang disampaikan Sekretaris Umum (Sekum) Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Sumsel, Zulfaini M Rofi, yang mengatakan setidaknya ada dua poin penting yang akan menunjang keberhasilan dalam kepengurusan KONI Sumsel kedepan.
"Dua poin itu, pertama di organisasi dan kedua itu Pembinaan Prestasi (Binpres). Dalam artian dua poin penting ini harus benar diiisi orang yang benar paham dalam menjalankan organisasi olahraga dan profesional," ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ada posisi jabatan dalam struktur organisasi KONI Sumsel saat ini yang menumpuk sehingga kepengurusan menjadi gemuk. Posisi tersebut yakni Wakil Ketua Umum KONI yang mencapai delapan orang. Begitu juga jabatan Wakil Sekum KONI Sumsel yang berjumlah delapan orang.
"Komposisi ini sangat tidak proporsional, inilah yang menyebabkan kepengurusan KONI Sumsel gemuk. Idealnya 40 sampai 45 orang karena KONI Sumsel ini bukan KONI Pusat. Bahkan DKI Jakarta saja tidak sampai 60 orang tapi prestasinya luar biasa atletnya juga banyak," jelasnya.
Terlebih, Zulfaini juga menyoroti komposisi Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) yang kurang menjanjikan dibandingkan bidang Litbang, Sport Sciene dan IPTEK. "Kalau melihat komposisi di Binpres, saya rasa SDM nya kurang menjanjikan. Harusnya yang mengisi bidang itu, orangnya ada di Litbang dan Sport Science yang banyak diisi Profesor dan Doktor dari akademisi yang memang paham dengan keolaragaan," tegasnya.
Disinggung dengan target prestasi kedepan, dirinya mengaku belum bisa menyimpulkan prestasi yang bakai diraih pada perhelatan PON Aceh-Sumut tahun 2024 mendatang. "Kalau prestasi itu tergantung seberapa besar KONI Sumsel nanti membantu Cabor. Karena kunci prestasi KONI itu ada di Cabor. Nah kita lihat nanti, bagaimana program kerja itu yang kita tunggu bisa tidak kepengurusan ini menyuport penuh Cabor," katanya.
Dia juga mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya juga belum mengetahui seberapa banyak Cabor yang lolos ke PON Aceh-Sumut. "Itulah tugas KONI nanti bagaimana mereka menginvetarisasi atlet sehingga ada pemetaan cabor-cabor yang potensi medali. Kalau itu sudah dilakukan baru kita bisa bicara target," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pengurus Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Sumsel, Wiratama Yudha mengatakan pihaknya kurang optimis dengan kepengurusan KONI Sumsel kepemimpinan Yulian Gunhar karena tidak memegang komitmen. "Bagaimana kami mau optimis, jika komitmen sejak awal bisa dirubah," katanya.
Lebih lanjut Wira mengatakan, komitmen tersebut menyangkut susunan kepengurusan yang proporsional yang telah disepakati saat Musorprovlub KONI Sumsel. "Mengurus olahraga ini harus ada komitmen bersama, tapi dalam pelaksanaanya kami tidak dilibatkan. Justru malahan komposisi kepengurusan yang tidak berimbang karena banyaknya orang parpol dibanding cabor," jelasnya.
Narasi pesimis pada kepemimpinan Gunhar juga diungkapkan Ketua SIWO PWI Sumsel Kawar Dante, yang menilai jika kepengurusan KONI Sumsel yang dibentuk formatur tunggal mengaburkan identitas KONI sebagai induk organisasi olahraga.
"Karena sejak awal kepengurusan itu dibentuk dengan formatur tunggal. Keputusan itu ternyata berdampak dengan komposisi kepengurusan yang saat ini kita lihat kebanyakan orang parpol. Kalau cabor mungkin hanya 20 persen, itulah kami merasa pesimis dengan kinerja KONI Sumsel kedepan," jelasnya.
Apalagi, menurutnya saat ini banyak pihak yang mempertanyakan kepengurusan tersebut yang didominasi oleh anggota partai politik. "Inilah yang kita sesalkan, karena cabor tidak banyak diakomodir padahal komitmen sebelum pemilihan jelas jika bakal mengakomodir cabor tapi lebih banyak ke arah politiknya. Kami tidak mempermasalahkan namun harus juga memperhatikan komposisinya," jelasnya.
Di sisi lain, Sekum Pengprov IPSI, Darlis mengatakan pihaknya cukup otimis dengan kepengurusan KONI Sumsel kedepan akan lebih baik. Hal itu terlihat dengan struktur kepengurusan yang dinilai lebih ramping dari sebelumnya.
"Kalau kita lihat, sekarang lebih ramping dan ini tentunya positif bagi KONI Sumsel. Tinggal bagaimana semua pengurus ini bersinergi dengan cabor dalam menjalankan program kerja kedepan," tegasnya.
Meskipun dirinya optimis dengan kepengurusan KONI Sumsel saat ini, Darlis juga menilai kepengurusan yang baru harus memiliki terobosan yang menunjang dalam pembinaan atlet kedepan.
"Selain sinergi yang positif antara KONI dan Cabor. Kita juga menunggu terobosan apa yang akan dibuat KONI Sumsel kedepan nanti dan aya rasa ketua yang baru ini punya energi positif untuk menciptakan terobosan tersebut," katanya.
Rasa optimis tersebut juga dilontarkan Ketua Federasi Hockey Indonesia (FHI) Sumsel, Eddy Rianto menurutnya kepemimpinan Yulian Gunhar dalam KONI Sumsel menambah spirit baru dalam pembinaan olahraga di Sumsel.
"Siapapun yang memimpin KONI Sumsel itu tergantung dengan nawaitunya. Tentunya kita berharap ketua yang baru ini bisa menumbuh kembangkan sinergi dengan cabor yang baik sampai ke tingkat daerah," katanya.
Dia juga berharap dengan, terpilihnya ketua yang baru diharapkan mampu melakukan pembinaan atlet utamanya binaan sendiri. "Kedepan kami harap jangan ada lagi atlet impor, selain itu juga kami berharap ada terobosan yang positif menyangkut kesejahteraan atlet," katanya.
Menyikapi pro dan kontra dalam pemilihan Ketua KONI Sumsel ini, Pengamat Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar menilainya sebagai hal yang wajar dalam suatu organisasi. "Kalau bicara banyaknya orang politik yang mengisi KONI Sumsel itu biasa, karena ini lumrah bahkan periode sebelumnya juga begitu. Karena tidak ada aturan yang mengatur harus orang parpol atau bukan," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, keberhasilan dalam organisasi tidak hanya dinilai dari latar belakang seseorang namun perlu juga dilihat bagaimana para pengurus organisasi ini nantinya mampu bekerja untuk menjalankan program yang menghasilkan prestasi.
"Tidak penting partai mana, sepanjang dia memang mampu dan profesional dalam menjalankan roda organisasi serta menjalin komunikasi dan sinergi terkait keolahragaan. Tentunya kalau di KONI tolok ukurnya adalah prestasi atlet dan bagaimana mencetak atlet yang berkualitas dan lain-lain, " jelasnya.
Bagindo melanjutkan, selain prestasi pengurus KONI Sumsel juga diminta untuk taat aturan dan mampu menyusun administrasi, terutama menyangkut anggaran. Hal inilah yang cenderung menjadi masalah dalam setiap kepengurusan, sehingga Gunhar dari tim pengurus KONI Sumsel saat ini punya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
"Menariknya di KONI ini ada anggaran dana hibah, sebagaimana kita tahu penggunaan dana hibah ini sangat rentan sekali bermasalah. Artinya, KONI Sumsel kedepan juga tidak hanya sekedar mencetak prestasi namun juga wajib mentaati aturan terkait administrasi. Keduanya harus sukses, baik prestasi dan administrasi kalau tidak dilakukan keduanya sama saja gagal," tandasnya. (tim) 
- Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae
