Kemacetan panjang di jalur perlintasan kereta api yang berada di Simpang Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang disebabkan padatnya aktivitas pengiriman batu bara dikeluhkan Wakil Ketua DPRD Sumsel, Giri Ramanda Kiemas.
- Sejarawan: Hari Jadi Palembang 17 Juni Perlu Kajian Ulang
- Layang-layang Sumsel Targetkan Medali Emas di Ajang FORNAS VI
- Selama Ramadan, Penumpang Diperbolehkan Berbuka Makanan Ringan Dalam LRT
Baca Juga
Giri mengatakan, dalam waktu satu jam kereta Babaranjang lewat sebanyak delapan kali, tidak ada jeda agar mobil bisa lewat sehingga mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang, hingga berlapis-lapis.
Sementara di hari weekend orang-orang banyak beraktivitas hilir mudik baik dari arah Palembang menuju kabupaten Muara Enim ataupun sebaliknya
“Kami menekankan kepada PT KAI agar bisa mengatur jadwal perjalanan kereta api Babaranjang yang optimal sehingga tidak mengganggu kepentingan publik, jangan sampai masyarakat menjadi marah, resah dan kesal atas kemacetan yang terjadi,”kata Giri, Rabu (22/11).
Pada Minggu (19/11) kemarin, Giri mengaku melintas di Kabupaten Muara Enim. Namun, kondisi lalu lintas menjadi padat merayap terutama di Simpang Belimbing karena kereta babaranjang melintas.
Menurutnya, permasalahan kemacetan jalan yang disebabkan oleh perlintasan kereta api hingga saat ini menimbulkan polemik. Sebab hingga saat ini belum ada upaya penyelesaian yang cepat dan kongkrit. Sedangkan kondisi dilapangan semakin parah di setiap pintu perlintasan kereta api.
"Kalau menunggu fly over itu memerlukan waktu, sedangkan pintu perlintasan KA di wilayah Muara Enim itu cukup banyak. Sekarang baru dibangun dua fly over yakni di Gelumbang dan Gunung Megang (Bantaian) itu juga masih lama selesainya,”ujarnya.
Pihaknya tidak melarang PT KAI dalam mencari keuntungan dari jasa pengangkutan batubara, tapi coba carikan solusi yang tepat, cepat dan nyata bagaimana caranya agar berbisnis tidak menyengsarakan masyarakat.
Jangan sampai menunggu masyarakat merasakan marah dan kekesalan baru mau dicarikan solusinya. Seharusnya kita sedia payung sebelum hujan. Hal tersebut harus dipikirkan, kalau memang pembangunan terkendala pembebasan lahan atau tidak bisa lagi dibangun fly over maka cari jalan alternatif lain untuk menghindari perlintasan tersebut.
"PT KAI dengan keuntungan yang didapat harusnya bisa mengeluarkannya untuk pembangunan fly over dan itu wajar. Untuk itu, dalam waktu dekat, DPRD Sumsel akan memanggil PT KAI untuk menyelesaikan permasalahan ini," tegasnya.
- Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Hadiri Peringatan Hari Kartini 2024 di Kabupaten Muara Enim
- Nyamar Jadi Kernet, Polisi Ringkus Pelaku Pungli Sopir Truk di Muara Enim
- Lahan Digarap Sepihak, Warga Keban Agung Ancam Aksi Besar-besaran di PT Bukit Asam
