Operasional pelabuhan PT RMK di kawasan Muara Belida Muara Enim yang berlangsung di tengah sanksi penyegelan/penyetopan dianggap sebagai perlawanan dan upaya menantang Gubernur dan DPRD Sumsel.
- DPRD Muara Enim Desak Penutupan PT RMK, Diduga Beroperasi Tanpa Izin Amdal Jalan
- DPRD Muara Enim Akan Bahas Pelanggaran Tata Ruang oleh Pelabuhan RMK Energy?
- Soal Dugaan Pencemaran Limbah Disposal PT TBBE, Pemkab Muara Enim Minta Camat Fasilitasi Penyelesaian
Baca Juga
Hal ini disampaikan oleh Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, Feri Kurniawan yang dibincangi oleh Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (24/8) petang.
Menantang atau Mentang-Mentang?
Namun menurutnya, tantangan ini muncul bukan tanpa alasan. Sebab Feri menduga RMK selama ini sudah memberi banyak kepada oknum ataupun oligarki sehingga mereka berani beroperasi di tengah sanksi.
"RMK ini memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya, mereka ini seolah menantang Gubernur dan DPRD (Sumsel). Tapi bisa juga mereka yang selama ini berada di belakang oligarki sehingga berani seperti ini," tegas Feri.
Apalagi menurutnya sudah menjadi rahasia umum apabila perusahaan tambang atau aktivitas pertambangan ini berada di balik politik yang terjadi di Indonesia, tak terkecuali di Sumsel.
Sebagai daerah penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan, emas hitam dianggap cukup menggiurkan, sehingga mengesampingkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
"Parahnya, mereka ini (RMK) terlihat seperti mentang-mentang. Gubernur juga tidak ada tindakan tegas, seperti takut atau tunduk, setelah DPRD dan anak buahnya (Dinas LHP) dikangkangi," ungkap Feri.
Pemerintah Tak Berkutik
Sebelumnya diberitakan, sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sumsel dipimpin politisi Demokrat, Holda bersama jajaran Dinas LHP Sumsel menyegel aktifitas pelabuhan RMK yang merupakan perusahaan terbuka.
Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Selat Punai, Kecamatan Gandus Palembang yang selama ini menjadi korban.
Debu batubara dalam proses loading di pelabuhan RMK itu menghujani rumah masyarakat setiap harinya selama operasional pelabuhan sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah justru terkesan diam.
Tim Kantor Berita RMOLSumsel bahkan mendapat sejumlah video warga yang menunjukkan bagaimana operasional tetap berjalan meski sanksi dan penyetopan berjalan, yang sudah dimulai sejak Rabu (23/8) malam hingga Kamis (24/8).
Bahkan ada pula video warga yang menunjukkan kondisi rumahnya dipenuhi debu batubara itu sehingga membuat masyarakat sulit beraktifitas. "Tolonglah Pak,"ujar warga dalam video amatir tersebut. 
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Aksi May Day di Palembang, Gubernur Janji Teken Revisi UMSP dalam Sepekan
- Muara Enim Kucurkan Rp32,5 Miliar, Bangun Oprit Jembatan di Empat Petulai Dangku
