Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim sudah ada perubahan lebih baik usai diterapkan PPKM darurat.
- Teken Kontrak Bahan Makanan Bagi Warga Binaan, Ini Pesan Kakanwil Kemenkumham Sumsel
- Gubernur Sumsel Tidak Sepakat Penerapan Pajak Sembako
- Terlantar dan Tidak Sesuai Peruntukan, Ribuan Izin Tambang, Kehutanan, dan Perkebunan Dicabut
Baca Juga
Koordinator PPKM Darurat Pulau Jawa dan Bali itu menilai hal ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun, di sisi lain fakta di lapangan menunjukkan data Satgas penanganan Covid-19 kasus tambahan baru tembus di atas 54 ribu kasus.
Sehingga pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai penanganan pandemi saat ini belum berhasil meski ada kebijakan PPKM Darurat. "Masih belum berhasil. Masih jauh dari berhasil. Elite pemerintah saja tidak satu kata dan satu suara,” ucap Ujang dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (14/7).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mencium ada sesuatu yang ditutupi agar masyarakat tidak mengalami kepanikan. "Artinya bisa saja ada yang ditutup-tutupi. (Luhut Binsar Pandjaitan) LBP berkata begitu agar tak gaduh dimasyarakat. Dan agar pemerintah tak dianggap gagal," tandasnya.
Dalam konteks kondisi pandemi di Indonesia, antara Luhut dan Wapres Maruf Amin berbeda. Maruf Amin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah pontang-panting menyiapkan untuk perawatan pasien Covid-19. Kata Maruf Amin, hal itu menjadi catatan krusial bahwa penanganan pandemi di Indonesia belum maksimal.
Kontradiktif antara Menko Luhut Binsar Panjaitan dengan fakta di lapangan dan juga pernyataan Wapres KH Maruf Amin menjadi perbincangan hangat kalangan masyarakat saat ini. 
- Ini Saran Ahli Epidemiologi Agar Tak Muncul Gelombang Ketiga Covid-19
- Kata Anies Pandemi Tak Akan Selesai Jika Dicampur Kebohongan
- Sindiran Megawati Untuk Jokowi Soal Penangan Pandemi, Pengamat : Untuk Naikkan Elektabilitas Puan
