Program Sekolah Berkeadilan (PSB) yang digagas oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, sebagai pengganti Program Sekolah Gratis (PSG) di era Gubernur Alex Noerdin, masih dihadapkan dengan permasalahan serius.
- Gantikan PSG, Program Sekolah Berkeadilan Gubernur Herman Deru Justru Nunggak Bayar Hampir Setahun
Baca Juga
Hingga saat ini, pencairan dana PSB untuk 11 bulan terakhir di sekolah SMA/SMK swasta di Sumsel belum terealisasi sepenuhnya alias nunggak.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki, menyuarakan kekhawatiran atas ketidakadilan dalam penyaluran dana PSB. Ia mencatat bahwa sekolah swasta di daerah tersebut telah menunggu hingga 11 bulan untuk mendapatkan dana PSB, sementara sekolah negeri masih menerima bantuan pemerintah.
"Terkadang terasa dipisahkan dengan sangat jelas, sekolah swasta tidak lagi mendapatkan dana PSB, sementara sekolah negeri masih mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini menjadi pertanyaan, mengapa sekolah negeri bisa dibantu, tapi sekolah swasta tidak?," ujar Hasbi Asadiki, Kamis (20/7).
Permasalahan ini diketahui telah disampaikan kepada Gubernur Sumsel pada tahun anggaran sebelumnya, namun hingga kini belum menemui titik terang dalam penyelesaiannya.
Komisi IV DPRD Sumsel yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, juga menyoroti masalah ini. Menurutnya, Program Sekolah Berkeadilan (PSB) telah diatur melalui Peraturan Daerah (Perda), sehingga seharusnya dapat dijalankan dengan adil dan merata bagi seluruh sekolah, termasuk sekolah swasta.
"Mengapa Perda PSB tidak dijalankan dengan baik di SMA/SMK swasta, sementara SMA negeri bisa berjalan dengan lancar?" tanyanya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs H. Sutoko, MSi, mengatakan pemerintah saat ini juga memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh sekolah swasta. Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah telah menyetujui pengalokasian tambahan dana sebesar Rp142 miliar untuk membayar kurang bayar di sekolah swasta.
"Pak Gubernur sudah menyetujui anggaran tambahan sebesar Rp142 miliar untuk menutupi kurang bayar di sekolah swasta. Kami memahami pentingnya meratakan bantuan pendidikan untuk semua sekolah," ungkap Sutoko saat membuka acara Tabliqh Akbar yang merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun SMA Negeri 6 Palembang ke-42.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Program Sekolah Berkeadilan (PSB) tetap menjadi prioritas pemerintah, dan tidak akan mencabut program ini yang menjadi pilar penting dalam mendukung pendidikan di Sumsel. Program ini dijalankan melalui beberapa pilar, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Program Sekolah Berkeadilan (PSB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jika terdapat pihak yang belum tercover dalam program ini, pemerintah tetap terbuka untuk mencari sumber pendanaan tambahan dari masyarakat," pungkasnya. 
- Ambil Formulir di Partai Nasdem, Heri Amalindo Disambut Terbuka Herman Deru
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- SMB II Turun Kasta jadi Bandara Domestik, Herman Deru: Katek Hubungannya Dengan Aku!
