Meski progres pembangunannya sempat mandek, namun proyek komplek perkantoran Gubernur Sumsel yang baru di wilayah Keramasan, Kertapati, Palembang, dipastikan akan kembali dilanjutkan pada tahun 2023.
- Pusat Beri Restu Pemda Awasi Pengelolaan Sumur Tua, Rancang Revisi Permen ESDM No 1/2008
- Seorang Pimpinannya DPO Pencabulan, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang Jatim
- Rahmi Widhiyanti Pimpin Sertijab Kalapas Sumsel
Baca Juga
Kepala Dinas PU Perkim Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan, berdasarkan master plan dan detail engineering design (DED), proyek tersebut butuh dana Rp280 miliar dengan periode pengerjaan tiga tahun. Basyar mengungkapkan hal itu sudah beres sehingga proyek pembangunan akan dimulai tahun depan dengan tahap pertama tahap pertama bangun fasilitas olahraga dan taman area publik.
"Masterplan dan detail engineering design (DED) sudah beres. Tahun depan dengan tahap pertama bangun fasilitas olahraga dan taman area publik,” kata Kepala Dinas PU Perkim Sumsel, Basyaruddin Akhmad, Selasa (21/6).
Seakan membantah pernyataan Basyarudin, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hasbi Asadiki mengatakan jika pihaknya belum menerima secara resmi tentang adanya rencana kelanjutan pembangunan komplek perkantoran Gubernur Sumsel di Keramasan. Termasuk masterplan dan detail engineering design (DED) yang sebelumnya diungkapkan Kadis PU Perkim Sumsel.
"Kalau Komisi IV belum menerima secara resmi tentang adanya rencana kelanjutan komplek perkantoran Gubernur Sumsel di Keramasan, kita menyarankan dalam pembahasan itu harus mempersiapkan segala sesuatu tentang rencana, DED dibuat dari awal supaya pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata politisi Partai Golkar ini.
"Kita juga tidak tahu dananya itu dari mana, kalaupun dana dari APBD pasti dibahas di DPRD Sumsel. Ya, syukur-syukur ada bantuan dari pihak BUMN seperti PTBA, PT Semen Baturaja, mungkin PT Pusri asal sesuai dan dibenarkan oleh aturan. Intinya DPRD Sumsel juga harus di ajak ngomong soal ini," tambahnya.
Hasbi menjelaskan, pihaknya berharap Dinas PU Perkim Sumsel bisa membahas soal Pembangunan Komplek Perkantoran Gubernur Sumsel di Keramasan bersama Komisi IV DPRD Sumsel.
Rencananya pembangunan Komplek Perkantoran Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) di Keramasan, Palembang memakan lahan di Keramasan seluas 100 hektar di dua sisi. Untuk sisi pertama dengan luas 40 hektar sebagai tempat kantor pemerintahan. Lantas sisi kedua, 60 hektar telah dihibahkan Pemprov Sumsel ke Politeknik Sriwijaya (Polsri).
Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengungkapkan, pindahnya pusat pemerintahan untuk menjadikan awal masuk atau gerbang menuju Kota Palembang. Apalagi kawasan Keramasan berada di Jalan Lintas Sumatera tidak jauh dari Jembatan Musi II dan pintu tol Keramasan.
"Ini juga sebagai pemerataan pembangunan di Palembang Ulu dan Ilir. Selama ini pembangunan hanya dilakukan di daerah Ilir, tidak sepenuhnya di Ulu. Jadi agar ada kesetaraan,” katanya.
Sementara permasalahan lain proyek kompleks perkantoran baru ini salah satunya adalah faktor keterbatasan anggaran. Maka dari itu, Pemprov akan menganggarkan biaya pembangunan dari APBD, dan pembangunan dilakukan secara bertahap. Deru juga ingin ada kontribusi dari BUMN besar yang ada di Sumsel ikut membantu. "Kita berharap ada kontribusi juga dari BUMN yang membantu," pungkasnya. 
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
![Mendalami Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah di Sumsel, Gubernur Disinyalir Tabrak Permendagri [Bagian Pertama]](https://www.rmolsumsel.id/uploads/images/2023/11/image_140x98_656446f62214c.jpg)
