Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Griya Agung Palembang, Kamis (12/12).
- Limbah Daun Nanas Jadi Berkah, Warga Tanjung Bunut Muara Enim Produksi Benang Kualitas Ekspor
- Pj Gubernur Sumsel Dorong Bulog Maksimalkan Penyerapan Gabah Petani di Puncak Panen Raya
- Pj Gubernur Sumsel Dorong Bulog Maksimalkan Penyerapan Gabah Petani di Banyuasin
Baca Juga
Acara ini menandai dimulainya pelaksanaan anggaran tahun depan dengan total kenaikan Rp1,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Elen berharap anggaran yang bersumber dari APBN dapat segera dimanfaatkan sejak awal Januari 2025, khususnya dana desa yang diharapkan mendorong perekonomian di tingkat lokal.
"Kami sudah memberikan imbauan kepada Bupati dan Wali Kota agar penggunaan dana desa dapat dijalankan sejak 1 Januari, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa," ujarnya.
Dalam arahannya, Elen menekankan pentingnya kemandirian fiskal bagi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
"Saya mengajak para kepala daerah berpikir kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD lebih besar, ketergantungan terhadap situasi global juga akan berkurang, sehingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal," katanya.
Dia juga menyoroti arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan agar setiap rupiah dari APBN dan APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Elen meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel untuk mendampingi satuan kerja guna memastikan pelaksanaan program berdampak positif, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Rahmadi Murwanto, menyatakan bahwa DIPA 2025 menjadi landasan akselerasi pembangunan, baik untuk tahun mendatang maupun lima tahun ke depan.
Dia berharap alokasi TKD dapat mendukung belanja daerah yang lebih efisien, efektif, dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
"APBN 2025 dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan inflasi yang terkendali, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Sumsel menunjukkan tren penurunan," ungkap Rahmadi.
Rahmadi juga mengapresiasi digitalisasi pengesahan DIPA yang kini hanya membutuhkan empat tahap dari sebelumnya dua belas. "Kami berharap DIPA dan alokasi TKD 2025 dapat segera dijalankan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan perekonomian," tutupnya. 
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- Pemprov Sumsel Fokus Perbaiki Tata Kelola Aset, Dorong Efisiensi dan Transparansi
