Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menekankan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan, efisien, dan akuntabel sebagai upaya strategis mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
- Sekda Sumsel Ingatkan ASN, Masuk Kerja 8 April
- Jelang Idul Fitri, Sekda Sumsel Minta Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar
- Rapat Teknis PUBM-TR Sumsel, Kabupaten/Kota Diminta Sinkronkan Program dengan Kebijakan Provinsi
Baca Juga
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Area Pengelolaan BMD Tahun 2025, yang digelar secara daring dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (29/4/2025).
“Rakor ini menjadi momen penting untuk memastikan komitmen bersama dalam mencegah korupsi melalui pengelolaan dan penatausahaan BMD yang lebih baik,” ujar Edward.
Dalam sambutannya, Edward menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah berdasarkan indikator kinerja yang terukur, guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta menunjang kinerja pelayanan publik. Ia menyebut aset daerah merupakan bagian krusial dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap melalui Rakor ini, pemahaman tentang tata kelola BMD dapat semakin baik, serta potensi korupsi dalam setiap sektor pemerintahan dapat diminimalisir,” tambahnya.
Edward juga mendorong seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menginventarisasi serta menata ulang aset yang belum dikelola optimal, agar pemanfaatannya sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK RI, Untung Wicaksono, yang turut hadir secara daring, menyampaikan bahwa Rakor ini merupakan kelanjutan dari agenda pemberantasan korupsi sebelumnya. Fokus utamanya adalah percepatan sertifikasi aset milik pemerintah daerah secara kolaboratif.
“Kami menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan sertifikasi aset ini agar berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan,” ujarnya.
Senada, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumsel, Asnawati, menyampaikan apresiasi atas upaya dan koordinasi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mencapai target sertifikasi aset.
“Kami berharap kerja sama ini terus terjalin agar pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah semakin baik dan mendukung pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujarnya. 
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- BPJS Ketenagakerjaan Gandeng APDESI dan Pemprov Sumsel Perluas Perlindungan Pekerja Desa
- DPRD Sumsel Desak Perbaikan Distribusi Pupuk dan Infrastruktur Pertanian
