Pemprov Sumsel informasinya telah merampungkan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Eselon II atau selevel Kepala Dinas, yang dimulai sejak Januari 2024 lalu.
- Usai Resmikan Rumah Untuk Sumsel Sejahtera, Heri Amalindo Healing ke Goa Putri
- Bertugas di Tengah Pandemi, Bupati Muba Minta Paskibraka Jaga Kesehatan
- Ricuh Penetapan, Calon Komisioner KPID Ngadu ke DPRD
Baca Juga
Saat ini sudah ada enam nama yang diperkirakan akan segera dilantik dalam beberapa waktu ke depan, untuk mengisi jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Kepala Biro Humas dan Protokol.
Namun, proses seleksi tersebut belakangan banyak mendapat sorotan dari penggiat anti korupsi. Salah satunya Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel, Feriyandi. Menurutnya, ada indikasi dugaan kolusi dalam proses seleksi tersebut. Pasalnya, seleksi terbuka tersebut kurang transparan dan melibatkan orang yang kompeten di bidangnya.
"Dulu kita tahu diumumkan dan melibatkan akademisi dari Unsri atau dari kampus lain, sekarang tidak terdengar lagi," ujar Feri, Senin (4/3/2024)
Menurut Feri, indikasi tersebut terlihat dari peserta seleksi terbuka tersebut. Ada sejumlah nama yang tidak kompeten yang berpotensi sengaja diloloskan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Bukan untuk melayani masyarakat.
Oleh sebab itu, agar lolos maka terdapat sejumlah prosedur seleksi yang dianggap oleh Feriyandi tidak sesuai. Ia menyoroti kurangnya perhatian terhadap pengalaman dan kualifikasi kandidat, serta adanya sistem gugur yang diragukan tujuannya.
"Kami pikir seleksi ini terikat antara satu proses ke proses lain ketika calon lolos seleksi administrasi, tapi yang terlihat justru ada sistem gugur yang kemudian kami duga bertujuan untuk meloloskan calon tertentu," ungkapnya.
Bukan hanya itu, Feriyandi justru menyebut calon yang lolos ini dipilih secara serampangan apabila didasarkan pada latar belakang mereka.
"Seharusnya juga dilihat jam terbangnya, mulai dari Kasi, Kabid sampai kemudian ikut seleksi Kepala Dinas. Kalau seperti ini, tidak sesuai dengan bidang dan pengalaman, bagaimana kita bisa yakin mereka ini fokus untuk melayani masyarakat?" jelasnya.
Menurut Feriyandi, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni punya peran sentral untuk membenahi sistem seleksi tersebut. Apalagi, Agus merupakan orang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga mengetahui persis seluk beluk sistem lelang jabatan.
"Namun, apa yang dilakukan sama sekali tidak merubah sistem pemerintahan kita menjadi lebih baik. Kami menduga ada pesanan, ada kolusi di dalam proses ini sehingga kami berencana menggelar aksi agar proses ini bisa diulang dan dilakukan dengan cara lebih baik," tegas Feriyandi.
Sebelumnya, pengamat Politik dan Pemerhati Sosial Bagindo Togar mengatakan, seleksi terbuka atau yang akrab dengan istilah lelang jabatan ini merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mereformasi pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
Untuk itu, dirinya berharap proses ini berjalan secara transparan sehingga menghasilkan pejabat yang berkompeten dalam mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama atau Kepala Dinas.
"Harus transparan, karena ini seleksi terbuka prosesnya harusnya juga diawasi baik eksternal dan internal. Agar pejabat yang terpilih nanti benar-benar terbebas dari kepentingan kekuasaan," ucapnya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut dia mengatakan, panitia seleksi juga diharapkan mengedepankan merit sistem dalam proses seleksi. Sehingga portofolio pejabat bisa menjadi garansi dalam menghasilkan pejabat yang berkompeten. Terlebih, seleksi terbuka seperti ini sudah lama tidak terdengar atau beredar informasinya ke publik. 
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
- Kembangkan Pohon Gaharu Jadi Ikon Baru dan Komoditas Unggulan Sumsel
- Istri Cik Ujang Maju di Pilkada Muara Enim, Begini Kata Pengamat
