Puluhan massa dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Sumsel mendatangi gedung Komisi Anti Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (18/10).
- Selain Sahat, KPK Cari Anggota DPRD Jatim Lain yang Terlibat Ijon Dana Hibah 7,8 Triliun
- Rekonstruksi Penembakan di 3 Ulu Palembang, Pelaku Tembak Korban Karena Dendam
- Mahfud MD Sebut Banyak Aparat Jadi Beking Tambang Ilegal, KSAD: Aparat yang Mana?
Baca Juga
Kedatangan mereka untuk mendorong lembaga anti rasuah itu menindaklanjuti sejumlah kebijakan Gubernur Sumsel periode 2018-2023, Herman Deru yang terindikasi korupsi.
Beberapa kebijakan itu diantaranya pemberian Dana Bantuan Gubernur (Bangub) ke 17 kabupaten/kota. Pemberian dana Bangub sebelumnya telah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumsel seperti yang pernah diulas Kantor Berita RMOL Sumsel. (baca: https://www.rmolsumsel.id/sengkarut-bangub-sumsel-tidak-dapat-dirincikan-namun-nilainya-disepakati-dengan-dprd-sumsel-bagian-kedua).
"Kedatangan kami kesini meminta KPK mengusut tuntas kebijakan di masa kepemimpian Herman Deru yang banyak bermasalah," ujar Deputi K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan, Rabu (18/10).
Feri menjelaskan kucuran Bangub yang menyedot anggaran triliuan rupiah ke sejumlah daerah menjadi bancakan yang berpotensi dikorupsi.
"Temuan BPK sudah sangat jelas jika Bangub yang diterima kabupaten/kota tidak belum memiliki kriteria yang jelas. Dana triliunan yang dikucurkan itu jadi apa sekarang, bagaimana mekanisme dan prosedur pembagiannya," tegasnya.
Kebijakan Bangub tersebut makin tidak jelas karena pembagian yang timpang, dari temuan BPK Kabupaten OKU Timur yang saat ini dimpipin adik kandung Herman Deru menjadi daerah yang paling banyak menerima Bangub dalam tiga tahun terakhir.
"Indikasi korupsi di Bangub ini terlihat jelas, kenapa OKU Timur yang paling banyak lebih Rp800 miliar mendapatkan Bangub. Apa urgensinya memberikan kucuran tersebut, apakah karena faktor kedekatan karena adik Gubernur," bebernya.
Kebijakan lainnya yang juga disoroti K-MAKI yakni pemberian dana hibah 2021 kepada KORMI Sumsel sebesar Rp 18 miliar. Kucuran dana fantastis ke KORMI Sumsel pada saat itu guna mendukung pelaksanaan FORNAS 2021 di Palembang.
Namun, di sisi lain, KORMI Sumsel yang dipimpin putri kedua Herman Deru, Samantha Tivani juga mendapat suntikan dana dari BUMN dan BUMD sebagai sponsor penyelenggaraan even. (baca: https://www.rmolsumsel.id/gelaran-fornas-vi-terindikasi-korupsi-kejati-diminta-usut-pendanaan-kormi-sumsel)
"Penggunaan dana KORMI Sumsel juga terindikasi korupsi. Kami minta KPK bisa mengusut tuntas aliran dananya," terangnya.
K-MAKI Sumsel juga mendorong KPK untuk mendalami keterlibatan politisi Nasdem tersebut terhadap kasus dugaan korupsi kerjasama Pengangkutan Batubara PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS).
Dia mengatakan pihaknya menuntut kepastian hukum dari kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK RI terkait kebijakan kerjasama angkutan batu bara yang dilakukan BUMD milik Pemprov Sumsel tersebut.
"Kasus PT SMS sangat jelas dan sekarang tengah ditangani penyidik KPK. Namun kami meminta KPK untuk menindak aktor lainnya. Tidak mungkin kasus tersebut dilakukan hanya seorang tersangka saja, pasti banyak pihak yang terlibat apalagi kebijakan itu dibuat oleh masa kepemimpinan Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel," kata Feri. 
