Komisi V DPRD Sumsel hingga saat ini masih menunggu masukan dari sejumlah pihak terkait kesimpulan mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel.
- UMP Sumsel Cuma Naik 1,5 Persen, Perwakilan Buruh Tolak Tanda Tangan Rekomendasi
- Upah sebagai Instrumen Kesejahteraan
- Buruh Usulkan UMP 2024 Naik 15 Persen, DPRD Sumsel: Itu Hal yang Wajar
Baca Juga
"Kita anggap rekomendasi 8,26 persen besaran UMP itu dari hasil rapat Dewan Pengupahan Daerah bersama akademis, serikat buruh dan pengusaha," ujar Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel David H Aljufri, Rabu (23/11/2022).
Namun, besaran kenaikan UMP itu belum disetujui para buruh karena meminta kenaikan sebesar 13 persen. Dengan alasan UMP dalam dua tahun terakhir tak mengalami kenaikan karena pandemi Covid-19.
"Sedangkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 8 tahun 2022 maksimal kenaikan UMP diangka 10 persen,” kata politisi Partai Golkar ini.
Dalam rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah tersebut menurutnya serikat buruh menandatangani tetapi menolak kenaikan 8,26 persen dan tetap bertahan diangka 13 persen.
"Yang dari Apindo tidak menandatangani , jadi Jumat (25/11) jam 09.00 Komisi V akan memanggil Apindo, siangnya kita mengundang serikat buruh, termasuk Disnaker untuk mendengar dulu alasan mereka kemudian akan kita ambil kesimpulan,” katanya.
Semuanya menurutnya akan kembali ke Gubernur Sumsel karena 28 November UMP Sumsel tahun 2022 sudah harus diumumkan oleh Pemprov Sumsel dan diikuti UMP kabupaten kota. 
- Dua Residivis Curat Ditangkap Curi Motor Diwilayah BTS Ulu
- Gelar Razia Gabungan di Perbatasan Jalinsum, Polisi Amankan Pria Asal Lubuklinggau Bawa Sajam
- Wisata di Musi Rawas Ini Akan di Launching, Pesona Alamnya Nan Indah Bak Lukisan
