Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari KPU RI terkait pendaftaran calon petugas ad hock Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).
- Ribuan Buruh Kawal Sidang Putusan Uji Materi Omnibus Law
- Haidar Alwi Sentil Henry Yosodiningrat: Setop Ujaran Kebencian ke Jokowi
- Gibran Puji Anies Baswedan karena Memang Berhasil Tangani Covid-19
Baca Juga
"Rencana 16 November nanti pengumuman pendaftaran petugas ad hock PPK, tapi soal pastinya diumumkan KPU RI," kata Amrah, Selasa (1/11).
Dikatakan Amrah, anggota PPK yang direkrut akan bertugas hingga tahapan Pilpres dan Pilpres berakhir. Namun, bisa saja dilanjutkan hingga pada tahapan Pilkada.
"Kalau aturan sama seperti sebelumnya sesuai UU nomor 7 tahun 2017, hal ini berdasarkan Rakor beberapa waktu lalu di Jakarta yang membahas mekanisme seleksi, persyaratan dan sebagainya. Sekarang KPU Kabupaten/ kota mensosialisasikan dan mengumumkannya yang tingga menunggu formatnya saja," kata dia.
Untuk honornya sendiri Amrah menyatakan, jika honor petugas ad hock itu nanti yang diterima sama dengan honor pada Pilkada terakhir 2020 lalu. "Sepertinya masih menggunakan aturan di Pilkada terakhir, tetapi pastinya masih menunggu keluar Permenkeu," ucap dia.
Hal senada juga dikatakan Ketua KPU Kota Palembang Syawaluddin, hingga saat ini pihaknya masih menunggu Juknis perekrutan anggota PPK dan PPS se-Palembang.
"Yang jelas kami akan mensosialisasikan aplikasi SIAKBA yang dilakukan secara online, dan kota sudah paparkan di setiap kecamatan dan memasang baner- baner sehingga masyarakat mengetahui. Tapi soal syarat kami masih munggu juknis KPU RI," tandas dia. 
- Penangkapan Aktivis KAMI Diduga Sengaja Dilakukan
- Bawaslu Banyuasin Dalami Informasi Caleg Klaim Bantuan Pemerintah
- Sejumlah Tokoh Disebut Bakal Menantang Herman Deru di Pilgub Sumsel 2024
