Politisi Demokrat, Rachland Nashidik melontarkan cuitan yang menyebut kritik terhadap Jokowi saat ini bukan lagi kepada kebijakannya, tetapi lebih mengarah kepada pribadi dan keluarganya.
- Jika Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Terkait Korupsi, Anthony Budiawan: Layak Dihukum Mati!
- Soroti Sistem Pembayaran Lintas Negara Pakai QRIS, Anthony Budiawan: Bukan Berarti Bisa Belanja Pakai Rupiah!
- Komentari Kasus Formula E, Prof Romli Minta Anthony Budiawan Belajar Hukum Lagi
Baca Juga
Hal itu dibantah oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan. Menurutnya, saat ini publik tetap mengkritisi kebijakannya.
“Kritik kepada Jokowi masih tetap sebatas pada kebijakannya. Kali ini kebijakan dinasti politik yang menggunakan MK untuk mengubah UU pemilu terkait open legal policy, yang bukan merupakan wewenang MK. Artinya MK melanggar konstitusi, sehingga membawa #IndonesiaKrisisKonstitusi,” ungkap Anthony dalam akun media sosial X pribadinya, Sabtu (21/10).
Maka dari itu, dia menegaskan tidak benar apabila kritik kepada Jokowi telah bergeser untuk pribadi dan keluarganya.
“Jadi tidak benar pendapat bahwa kritik kepada Jokowi telah bergeser dari kritik kebijakan menjadi personalisasi, karena mencalonkan Gibran jadi cawapres,” jelasnya.
“Yang dikritik publik adalah proses mencalonkan Gibran sebagai cawapres yang melanggar konstitusi,” tandasnya.
- Soal Politik Dinasti di DI Yogyakarta, Cak Imin: Ade Armando Harus Belajar Sejarah
- Jika Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Terkait Korupsi, Anthony Budiawan: Layak Dihukum Mati!
- Soroti Sistem Pembayaran Lintas Negara Pakai QRIS, Anthony Budiawan: Bukan Berarti Bisa Belanja Pakai Rupiah!