Isu adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) oleh Ketua dan Komisioner Bidang SDM KPU OKU Timur terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten OKU Timur, menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
- KPU OKU Baru Terima 25 Persen Pendaftaran PPK
- KPU Sumsel Buka Rekrutmen PPK dan PPS untuk Pilkada Serentak 2024
- Targetkan Selesai 14 Hari, Bawaslu Muara Enim Terima Limpahan Laporan Dugaan Penggelembungan Suara
Baca Juga
Hal ini langsung mendapat respon serius dari pihak KPU, PPK serta PPS dengan menggelar rapat terbuka di Kantor KPU Kabupaten OKU Timur, Sabtu (8/4) sore.
Dalam rapat itu, Ketua PPS Karya Bakti, Kecamatan Semendawai Timur dengan tegas membantah adanya dugaan Pungli tersebut.
“Saya, Suprapto Ketua PPS Karya Bakti kecamatan Semendawai Timur, menyatakan tidak benar tentang pemberitaan media massa yang menyatakan adanya dugaan pungli itu, dan tidak pernah ada transaksi apa pun,” tegasnya.
Senada dikatakan Ketua PPS Desa Karang Melati, Imam Syairoji, bahwa isu pungli oleh Ketua KPU dan Komisioner Bidang SDM tersebut tidak benar.
“Tidak benar, karena saya tidak pernah dimintai uang sepeser pun. Selain itu, PPK dan KPU tidak pernah mengintruksikan untuk menyetor uang dengan nominal seperti yang beredar tersebut,” bantahnya.
Isu ini juga dibantah langsung oleh Wisudayanto, Ketua PPS Desa Mulia Jaya, sebagai pembuat ketikan yang berisi tiga kewajiban bagi anggota PPS yakni SPJ sebesar Rp.400 ribu perdesa, Kopi Rp 150 ribu perdesa, dan pemberkasan PPS Rp300 ribu perorang.
“Ketikan yang menjadi pemberitaan itu hanya sebuah konsumsi di anggota group Ketua PPS se-Kecamatan Semendawai Timur dan sampai saat ini tidak pernah terjadi transaksi apapun,” terangnya.
Dirinya menegaskan, jika tidak pernah ada intruksi ataupun perintah dari PPK Kecamatan Semendawai Timur dan KPU Kabupaten OKU Timur untuk membuat daftar kewajiban seperti yang dibuatnya tersebut.
“Itu murni inisiatif saya sendiri,” ucapnya.
Sementara, Ketua PPK Semendawai Timur, Karnita mengaku kaget mendengar adanya kabar yang beredar luas tentang dugaan Pungli tersebut. Sehingga dirinya langsung mengumpulkan seluruh Ketua PPS se-Kecamatan Semendawai Timur untuk klarifikasi.
“Saya tegaskan selaku Ketua PPK Semendawai Timur, tidak pernah mengintruksikan atau pun memerintahkan kepada PPS untuk melakukan hal seperti itu,” tegasnya.
Ketua KPU OKU Timur, Herman Jaya, mengungkapkan hal serupa. Dirinya merasa kaget setelah mendengar kabar berita dugaan pungli di lingkungan lembaga yang dipimpinnya saat ini.
“Saya langsung memanggil seluruh PPK dan PPS se-Kecamatan Semendawai Timur untuk klarifikasi tentang isu tersebut,” katanya.
Dalam pertemuan itu, kata Herman Jaya, seluruh PPK dan PPS memastikan bahwa isu dugaan Pungli tersebut tidak benar adanya. Bahkan, hingga saat ini tidak ada transaksi apa pun.
“Baik saya secara pribadi ataupun Komisioner KPU OKU Timur tidak pernah istruksi atau pun perintahkan kepada PPK dan PPS untuk melakukan Pungli. Intinya tidak benar dan tidak ada Pungli,” pungkasnya. 
- KPU OKU Baru Terima 25 Persen Pendaftaran PPK
- KPU Sumsel Buka Rekrutmen PPK dan PPS untuk Pilkada Serentak 2024
- Targetkan Selesai 14 Hari, Bawaslu Muara Enim Terima Limpahan Laporan Dugaan Penggelembungan Suara
