Para petani di Sumatera Selatan (Sumsel) mengaku masih saja kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi maupun non subsidi.
- Kata Ganjar, Pupuk Langka Karena Pembatasan Kuota dari Pusat
- Pupuk Langka dan Mahal, Ganjar Janji Tambah Subsidi Bila Jadi Presiden
- Pupuk Langka, Bupati OKU Timur Minta Jajaran Camat hingga Kades Awasi Soal Distribusi
Baca Juga
Jikapun ada pupuk non subsidi yang dijual dipasaran, harganya mencapai empat kali lipat dari harga pupuk subsidi.
Keluhan petani ini diketahui setelah anggota DPRD Sumsel melakukan reses ke masing- masing daerah pemilihan (dapil), yang dimana masalah pupuk selalu terjadi.
Anggota DPRD Sumsel dari fraksi Demokrat Azmi Sofix mengatakan, jika petani di daerah pemilihannya itu menyampaikan keluhannya kepada dirinya dan anggota DPRD Sumsel lainnya.
"Keluhan petani itu, pertama masalah kuota (pupuk subsidi), kedua masalah tebus mahal dan kelangkaan. Biasalah keluhan petani selama ini, " Kata Azmi, Minggu (11/12).
Menurut anggota Komisi II DPRD Sumsel yang membidangi soal pertanian ini, akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut dalam paripurna nantinya, sehingga menjadi perhatian serius dan jadi solusi kedepannya.
"Kita akan sampaikan ke eksekutif, bagaimana cara mengatasinya kedepan, " ujar Azmi yang berasal dari Dapil OKU Timur ini.
Sedangkan anggota DPRD Sumsel Dapil X Susanto Adjis mengaku jika dirinya mendapatkan keluhan yang sama dari petani di Banyuasin terkait masalah pupuk selama ini.
"Satu pupuk langkah, pupuk mahal dan itu terjadi. Kalau ada mahal nggak sebanding dengan harga jual gabah, jadi tidak sesuai dengan cost yang dikeluarkan petani selama ini, " katanya.
Dijelaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel ini, tak dipungkiri jika kesulitan petani dari dulu sampai sekarang belum ada pemecahan secara komprehensif.
"Masalah mulai dari butuh modal untuk pengelolaan tanah, jika pakai traktor butuh minyak yang harga tinggi untuk BBM kemudian pupuk yang terbatas dengan begitu harga pupuk naik. Kita memang dorong kartu tani selama ini tapi ini harus clear pendataan dan nyatanya apa di lapangan, " katanya.
Menurut Ketua Komisi V ini, harus ada peran dari pemerintah untuk memperhatikan para petani, mengingat mereka juga butuh hidup dan kesejahteraan dari apa yang mereka kerjakan.
"Memang pabrik pupuk ada di Sumsel, tapi Pusri kan sudah holding yang semua keputusan ada di pusat. Namun dalam mengambil keputusan, harusnya di daerah juga dilibatkan, " katanya.
- Status Warga Negara Marliah Dipulihkan, Disdukcapil Lubuklinggau Beberkan Kronologisnya
- Begini Penjelasan Disdukcapil dan Pemkot Terkait Status Warga Lubuklinggau yang Berubah Kewarganegaraan Malaysia
- Kembangkan Pohon Gaharu Jadi Ikon Baru dan Komoditas Unggulan Sumsel
