Dalam waktu dekat ini, rekrutmen calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan dimulai 11 Desember 2023 mendatang.
- Strategi Tebar Banner Dinilai Tak Efektif, Warga Palembang Butuh Bukti Nyata
- Harnojoyo Dinilai Terjebak Euforia, Kangkangi Aturan Bawa Ponsel dan Unggah Fotonya saat Besuk Alex Noerdin
- Persaingan Pilgub Sumsel Paling Menarik, Empat Calon Diprediksi Bakal Bertarung
Baca Juga
Namun, perhatian terfokus pada potensi 'penyusupan' ke tubuh penyelenggara pemilihan umum tingkat paling bawah, yaitu KPPS. Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengungkapkan bahwa terdapat upaya sistematis dari tim sukses caleg untuk memasukkan 'orang' mereka ke KPPS.
"Soal KPPS pesanan Caleg, memang itu jadi bancakan, pasti itulah satu pola sebagai pintu untuk bermain. Itu jadi representasi penyelenggara perekat bagi penyelenggara dan saksi. Itu yang mengaitkan pemerintah lokal RT/ RW untuk diarahkan dalam kendali penyelenggata, dan KPU serta Bawaslu tutup mata, " kata Bagindo, Kamis (7/12).
Bagindo mengatakan, hal itu dilakukan Caleg demi menjaring pemilih 'abu-abu' bahkan penyandang disabilitas yang akan datang ke TPS, sehingga caleg tersebut mendapat suara yang signifikan.
"Timses pasti main, dan itu bagian dari caleg-caleg dan ini cenderung permainan caleg atau ranah caleg, sehingga mereka mendorong dan memfasilitasinya mengingat tidak ada seleksi dan syaratnya tidak susah. Walaupun nanti akan dikaitkan di Pilpres, tapi lebih domonian ini pasti kebutuhan caleg meski berimbas pada lainnya," katanya.
"Pastinya bisa tugas khusus mereka mempengaruhi pemilih, apalagi ditambah logistik semakin rentan dan semakin parah money politik. Para petahana tetap berusaha sedangkan yang baru ingin lebih juga, " katanya.
Ditambahkan Bagindo, tim sukses yang akan disusupkan ke KPPS, adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan keberanian, untuk berkomunikasi tetapi juga memahami konteks.
"Pastinya mereka juga paham, dan pastinya petahana merawat KPPS yang lama, dengan dirawat dijaga dan dikembangkan KPPS binaan mereka, itu sederhana, " katanya.
Dia melihat ada banyak celah pelanggaran yang bisa terjadi dalam proses tersebut. Menurutnya soal profesionalitas KPPS, dan ini sebuah kerja berat yang harus dipikul KPU untuk menjaring secara ketat para penyelenggara di TPS. Mengingat pengalaman di Pemilu 2019 dan sebelumnya, banyak pelanggaran yang terjadi di TPS karena profesionalisme KPPS yang buruk.
"Pola-pola pelanggaran banyak dan nyatanya yang berporses di Gakumdu atau DKPP mana?. Pasti mereka melakukan permaianan data, serangan fajar, termasuk penghitungan akhir di jam jenuh dengan merubah lembaran rekap itu polanya selama ini yang masih lama dan klasik, " katanya. 
- Strategi Tebar Banner Dinilai Tak Efektif, Warga Palembang Butuh Bukti Nyata
- Harnojoyo Dinilai Terjebak Euforia, Kangkangi Aturan Bawa Ponsel dan Unggah Fotonya saat Besuk Alex Noerdin
- Hasil Putusan Bawaslu, KPU Palembang dan PPK Sukarami Terbukti Melanggar Administrasi Pemilu
