Penyanyi jebolan ajang rising star Indonesia dangdut, Nayunda Nabila Nizrinah memenuh panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
- Tak Penuhi Panggilan Polri Karena Sakit, Kuasa Hukum Pastikan Panji Gumilang Akan Kooperatif
- Gasak Handphone Jamaah, Erwin Diamankan Petugas Jaga Masjid Agung Palembang
- MA Potong Hukuman Edhy Prabowo Jadi 5 Tahun Penjara
Baca Juga
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Nayunda tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (13/5) pada pukul 10.29 WIB, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun.
Nayunda langsung bergegas masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK dan mengkonfirmasi kehadiran. Tak berselang lama, Nayunda langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai 2.
Sebelumnya, Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik memanggil Nayunda Nabila dalam kapasitasnya sebagai saksi.
"Pemanggilan dan pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Ali kepada wartawan, Senin pagi (13/5).
Sebelumnya, dalam persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, SYL disebut membebankan anggaran Kementan Rp50-100 juta untuk dana hiburan termasuk mendatangkan Nayunda ke salah satu acara.
Hal itu disampaikan oleh saksi mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan Arief Sopian.
Selain itu, kata Ali, di tempat yang berbeda, yakni di BPKP Sulawesi Selatan, tim penyidik juga memanggil 4 orang saksi, yakni Harvey selaku pegawai Suita Travel, A Rekni selaku pegawai Maktour Travel, Steven Lawton Lafian selaku pemilik Suita Travel, dan Ita Tjoanda selaku pemilik Suita Travel.
Nayunda sebelumnya juga pernah dipanggil tim penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat SYL pada Kamis 30 November 2023.
Selain berstatus sebagai tersangka TPPU, SYL kini juga berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) dan penerimaan gratifikasi.
- Kejati Sumsel dan Kejari Palembang Sabet Penghargaan Terbaik dalam Penanganan Kasus Korupsi 2024
- KPK Tindak 597 Perkara dan Pulihkan Aset Rp2,49 Triliun
- Susul Sayembara 8 Miliar, KPK Terbitkan Ulang Surat DPO Harun Masiku
