Misteri pergantian pucuk pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa ke Muhammad Mardiono mulai terkuak.
- Suharso Diminta Tinggalkan Kursi Menteri PPN, Ketua DPP PPP: Kabinet Adalah Hak Prerogatif Presiden
- Jelaskan Kronologi Pemberhentian Suharso Monoarfa, Agus Sutikno Pastikan PPP Sumsel Solid Dukung Kepemimpinan Mardiono
- Pasca Lengser dari Ketum PPP, Suharso Monoarfa Tinggalkan Utang Rp26,9 Miliar
Baca Juga
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala (Bappenas) Suharso Monoarfa awalnya menduga ada intervensi Istana dalam penggulingan dirinya. Namun, hal itu dibantah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ditanya langsung oleh Suharso Monoarfa.
Hal itu diungkapkan anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, yang juga sahabat Suharso, Tamsil Linrung kepada wartawan di Teras Budhe, di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu (21/9).
“Tadinya Pak Suharso meyakini kalau ini adalah kemauan presiden, kadi dia bertanya kenpresiden kalau ini kemauan presiden ya sudah. Tapi presiden bilang tidak "saya tidak ikutan, saya malah minta untuk tidak bawa-bawa nama saya" akhirnya Mas Harso ke Menkumham bertanya, kita kan berteman sama-sama menteri kok bisa seperti ini tanpa pemberitahuan ke saya,” ungkap Tamsil.
Pasalnya, kata Tamsil, Suharso juga merasa kaget proses penggulingan dirinya oleh Mardiono begitu cepat. Atas dasar itu, pihaknya mengonfirmasi langsung ke Presiden Jokowi. Namun ternyata, ada dugaan intervensi dari intelegen yang “bermain”.
Tamsil menjelaskan, proses penggulingan berjalan secara cepat karena dalam waktu 1x24 jam rombongan mengatakan hasil Munas. Kemudian, keesokan harinya, keluar keputusan bahwa yang disahkan diakui kepengurusan Mardiono.
"Tapi Menteri (Suharso) menjawab ini susah yang meminta adalah bos. Bos siapa? Saya sudah ketemu presiden, presiden bilang enggak. Pak BG. Itu kata Mas Suharso ke Bachtiar Chamsyah (senior PPP),” tandasnya. 
- Kader PPP Diminta Waspadai Pemecah Belah Partai Ka'bah
- Sahroni Bakal Dipanggil KPK Lagi Meski sudah Balikin Duit SYL
- Pengamat: PPP Gagal ke Senayan Karena Berkoalisi dengan PDIP
