Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Selatan Agus Sutikno menjelaskan kepada seluruh kader PPP di Sumsel ikhwal pemberhentian Ketua Umum Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa pada 5 September 2022 lalu.
- Pimpinan MPR: Ibu Mega Menolak 3 Periode, Kalau Begitu Selesai Sudah!
- Golkar Bantah Pertemuan dengan Nasdem Wacanakan Duet Airlangga-Anies
- Relawan Bubar Pertanda Ganjar Tak Punya Nilai Jual
Baca Juga
Jelang Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Sumsel di Hotel Amaris, Senin (12/9) nanti. Agus Sutikno menjelaskan pemberhentikan Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum sudah melalui mekanisme partai lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Kehormatan, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Banom, serta pimpinan DPP PPP.
Dalam musyawarah tersebut, diketahui memang telah terjadi kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi. Hal itu dipicu pidato Suharso Monoarfa saat mengikuti pembekalan Anti korupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan pada 15 Agustus 2022.
Ketua umum PPP sempat menjadi perhatian publik karena menyampaikan bahwa dirinya diminta memberi amplop yang berisikan uang kepada para kiai. Vidio itu pun viral di media sosial hingga berujung terjadilah insiden yang disebut "amplop kiai".
Menurut Agus, apa yang terjadi di DPP PPP itu adalah dimotori majelis-majelis di PPP dan memang secara Anggaran Dasar majelis memiliki kewenangan untuk itu.
Dimana, apabila ada pihak yang melenceng akan diingatkan dan diluruskan dan Pengurus Harian (PH) wajib menindaklanjuti secara sungguh-sungguh.
Sehingga banyak kiai yang marah dan semuanya sesuai dengan penjelasan Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj itu bisa sehari menerima whatapps sampai 200 pesan, maka bersidanglah majelis syariah , majelis kehormatan dan majelis pertimbangan dan munculkan surat pertama kepada ketua Umum PPP intinya tabayun .
"Tapi itu berproses , tabayun sempat dijalankan tapi kesepakatannya belum terjalin , pak Ketum sudah bagus meminta maaf kepada beberapa kiai pondok pesantren. Tapi hal itu tidak bisa membendung protes-protes tentang amplop kiai itu, maka digelar lagi persidangan dimana majelis-majelis meminta untuk mundur. Terakhir tanggal 30 Agustus itu majelis –majelis bersidang memberhentikan ketua umum," jelasnya Agus Sutikono, Sabtu (10/9).
Pemberhentian ketua umum itu juga menurut Agus, dibawa ke mahkamah partai untuk meminta pendapat hukum, dari pendapat hukum mahkamah partai memang majelis berwenang untuk itu dan akhirnya mahkamah partai juga mendukung dan setelah mengeluarkan pendapat hukum maka rapatlah pengurus harian DPP PPP.
Dalam rapat pengurus harian DPP PPP menerima pendapat majelis dan mahkamah untuk memberhentikan ketum dan menunjuk Plt Ketum Muhammad Mardiono.
"Setelah rapat pengurus harian DPP PPP maka dilanjutkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) tanggal 5 September dan Mukernas menerima penjelasan dan laporan dari pengurus harian DPP PPP dan mukernas juga memutuskan dan menerima serta mengukuhkan sehingga keputusan Mukernas memberhentikan Suharso Manoarfa dan menunjuk Plt Muhammad Mardiono untuk menjalankan sisa masa bakti 2020-2025," kata mantan anggota DPRD Sumsel ini.
Setelah itu Agus mengatakan dirinya ikut bersama rombongan PPP ke Kemenkumham untuk mendaftarkan hasil mukernas dan sore kemarin hasilnya keluar. Dia mengakui pihaknya sangat hati-hati menyikapi hal ini karena ini berkaitan dengan proses hukum.
“ Tapi intinya kami sangat prihatin terhadap perkembangan berita media segala macam termasuk demo santri dan kyai itu , kedua majelis pertimbangan, majelis syariah , majelis tinggi sudah memutuskan itu , jadi kami mendukung langkah itu, dari awal Sumsel ingin supaya kondisi PPP itu tidak ribut , karena kita sudah pernah dua kali pemilu yang dulu terdampak karena itu,” katanya.
Dan dalam pandangan umum DPW dalam Mukernas PPP kemarin , Agus menyampaikan agar PPP memberikan penghargaan dan penghormatan kepada bapak Suharso Monoarfa agar bisa mengabdi di Kementrian .
"Alhamdulilah dengan putusan Mukernas dengan disahkannya oleh Menkumham itu saya pikir perpecahan tidak terjadi dan yang terjadi adalah pergantian ketua umum dan diganti menjdi Plt dan dalam Anggaran Dasar PPP , Plt itu sama fungsinya dengan ketua umum," pungkasnya. 
- DPW PPP Sumsel Angkat Bicara Terkait Tuduhan dari Forum Silaturahmi Antar Majelis Syariah
- Dipolisikan Kadernya Sendiri, Begini Jawaban Ketua DPW PPP Sumsel
- Ketua DPW PPP Sumsel dan Anggota DPRD PALI Dipolisikan,Diduga Palsukan Surat Rekomendasi
