Momentum Hardiknas, Komisi V DPRD Sumsel: Suport APBD untuk Pendidikan di Sumsel Harus Maksimal

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli/ist
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli/ist

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa  merupakan salah satu amanah Konstitusi  yang di perjuangkan oleh para pendiri bangsa. Karenanya momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei 2023, harus menjadi bahan evaluasi sekaligus refleksi dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).


Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, menurutnya kualitas anak didik di Sumsel kedepan  harus ditingkatkan dan bagaimana kemudian hari ini pergaulan bebas, kemudian tingkah laku dan akhlak  sudah menurun , terjadinya tawuran dan sebagainya , ini menjadi pekerjaan rumah  di dunia pendidikan di Sumsel  dan juga luar Sumsel kedepan .

"Saya kira suport dukungan APBD untuk dunia pendidikan di Sumsel juga harus maksimal," katanya, Selasa (2/5).

Walaupun diakuinya kualitas dunia pendidikan di Sumsel ada peningkatan dan sesuai dengan RPJM yang ada di Sumsel namun kedepan harus terus ditingkatkan.

"Sudah kita sampaikan soal permasalahan dunia pendidikan ini  dalam LKPJ Gubernur, melalui rapat-rapat evaluasi  sudah sering pihaknya sampaikan  dan tiap tahun memang ada perbaikan-perbaikan. Tapi sekali lagi kedepan ini  membutuhkan komitmen kita semua  Tidak hanya melakukan pengawasan , kita juga berjuang terutama  melakukan proses penganggarannya sehingga  pekerjaan rumah ini kemudian suatu saat nanti sedikit demi sedikit akan mendapatkan solusinya," kata politisi PKS ini.

Pihaknya sempat turun kebawah hingga ke daerah-daerah di Sumsel masih banyak pihaknya lihat sekolah-sekolah  yang plaponnya roboh, kekurangan ruang belajar (RKB), banyak siswa belajar di ruang laboratorium .

"Saya menyoroti bagaimana kekuatan anggaran yang bisa di subsidi sehingga kedepan bisa lebih baik lagi, inilah beberapa catatan dalam dunia pendidikan  di Sumsel,” katanya.

Kemudian quota yang ada di PPPK untuk Sumsel ini menjadi pekerjaan rumah  pemerintah bagaimana dalam rangka dunia pendidikan ini  ini bisa menjadi momentum untuk mensejahterakan  para guru , terutama guru honor yang ada di Sumsel.

"Hari ini ketika kita menggencarkan rekrutmen PPPK ternyata menurut data yang ada di Sumsel  masih banyak guru honor kita yang belum diangkat  PPPK," katanya.

Selain itu Sumsel  masih mempunyai pekerjaan rumah yang lain kedepan untuk memenuhi quota 20 persen anggaran pendidikan dari APBD murni.

"Ini kedepan kita berharap Pemprov Sumsel  bisa memenuhi amanat undang-undang ini,” katanya.