Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengapresiasi penanganan karhutla yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan jajaran.
- Menteri LHK Beri Sanksi Tegas Bagi Perusahaan di Sumsel yang Lahannya Jadi Sumber Karhutla
- Buka Pintu Masuk untuk APH, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar Sebut Sudah Maksimal Soal Pelanggaran Lingkungan RMK Energy (RMKE)
- Menteri LHK Bakal Dilaporkan ke KPK Soal Dugaan Soal Audit Lingkungan Hidup
Baca Juga
Secara tidak langsung, Siti Nurbaya menyebut masuknya Agus Fatoni ke Sumsel, membuat percepatan penanganan yang selama ini terkesan lamban.
"Hari ini kita ke lapangan (melihat langsung penanganan). Kita sudah 68 hari (mengatasi Karhutla di Sumsel). Saya tahu Pak Gub (Agus Fatoni) sudah maksimal," ujarnya.
Beberapa waktu ke belakang, Agus Fatoni diketahui melakukan langkah maksimal untuk menangani karhutla yang menjadi salah satu target prioritasnya sekaligus tugas utamanya ketika menjabat di Sumsel.
Mulai dari berkoordinasi dengan satgas penanganan, membentuk tim ahli penanganan, melakukan pergeseran anggaran untuk memaksimalkan penanganan, sampai terbaru membangun kembali sekat kanal untuk antisipasi saat ini dan kedepan.
Meskipun kemudian dana dan upaya pencegahan karhutla di Sumsel sebelum Agus menjabat menjadi pertanyaan sejumlah pihak, mulai dari aktivis lingkungan sampai aktivis anti korupsi.
"Dampak karhutla yang luar biasa ini, seharusnya bisa dicegah sejak awal. Oleh sebab itu, kita pertanyakan upaya pencegahan yang dilakukan selama ini," kata Ketua Investigasi Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Feriyandi.
Dikatakannya, untuk memastikan kabut asap ini tidak berulang di Sumsel di tahun mendatang, harus ada efek jera bagi perusahaan yang melanggar.
"Termasuk juga kemungkinan adanya kongkalikong ataupun penyelewengan dana pencegahan dan penanganan karhutla ini yang tidak jelas sejak 2019 sampai tahun 2023 ini," jelasnya.
Feriyandi mengatakan, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut permasalahan ini agar mampu mengimbangi upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
"Oleh sebab itu, kami mendukung langkah Pj Gubernur dalam penanganan, tapi kami juga akan mendesak pihak berwenang untuk mengusut permasalahan pencegahan yang sebelumnya menjadi penyebab bencana kabut asap di Sumsel," jelasnya. 
- Pemprov Gelontorkan Rp378,74 Miliar untuk Pilgub Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Berharap Partisipasi Pemilih Meningkat
- Tahapan Pilkada Dimulai, KPU Launching Pilgub Sumsel 2024
- Pertama di Indonesia, Sumsel Bentuk Sekretariat Bersama Samsat Provinsi
