Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum
dengan predikat summa cum laude Universitas Islam Negeri Sultan Agung,
Semarang.
- Klaim Dapat Kursi Terbanyak, PAN Usung Kembali Joncik Sebagai Bakal Calon Bupati Empat Lawang
- Lepas Keberangkatan CJH Empat Lawang, Bupati Minta Doakan Visi Misi Madani Tercapai
- Bupati Empat Lawang Berikan Bantuan Kepada Para Korban Kebakaran
Baca Juga
Summa Cumlaude adalah istilah yang berarti "With Highest Praise" atau dengan kehormatan tertinggi ini mensyaratkan mahasiswa lulus dengan IPK 3,90 hingga 4,00.
Hal itu diterima Joncik setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "REKONSTRUKSI REGULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN" dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum yang dilakukan secara Hybrid yaitu Daring Melalui Zoom Meeting dan Luring lansung di Aula Fakultas Hukum, Unisula, Semarang, Sabtu (28/01/2023).
Sidang dibuka oleh rector unisula Prof.DR. H. Gunarto, SH. S.E, M.Hum tepat pukul 09.00 Wib yang langsung memperkenalkan Dewan Penguji yang bertugas Yaitu Prof. DR. Anis Masturhatun, S,H, M.H (Co-Promotor/ketua Program Doktor) Prof. DR. Idzan Fautama, M.A (Guru Besar UIN Sunan Gunung Jati) Prof. DR. H. Faisal Berlian, S.H, M.H (Guru Besar Univ Raden Fatah).
Prof. DR. Ahmad Busro (Guru Besar Univ Diponegoro), Prof. DR. Wahyuningsih, S.H, M.H (Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum Unisula), Prof. Ayu (Dekan Fak Hukum Univ Sebelas Maret Solo), DR. Bambang, S,Hm M.H (Dekan Fak Hukum Unisula), DR. H. Erli Salia, S.H, M.H (Co-Promotor/Dosen Univ Muh Palembang).
Setelah memperkenalkan penguji, Rektor selaku pimpinan sidang mempersilakan Promovendus untuk memaparkan hasil penelitiannya selama 10 menit, Joncik memaparkan presentasi penelitiannya dengan runut dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan ditutup dengan kesimpulan.
“Tupoksi satpol PP bukan hanya menegakan perda dan perkada akan tetapi juga memiliki kewenangan lain dalam rangka menegakan kebijakan pemda yang lainnya serta memelihara dan menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat sebagaimana Pasal 255 UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa anggota satpol PP dapat diangkat bukan hanya berstatus PNS dan telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional, akan tetapi anggota satpol PP dapat diangkat dari unsur-unsur masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan berstatus sebagai bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dan diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional” kata Joncik sembari menutup paparan. 
- Santer Bakal Berpasangan dengan Herman Deru, Joncik Masih Tunggu Arahan Partai
- Joncik Muhammad Optimis Dapat Dukungan Internal PAN untuk Maju Pilgub Sumsel
- Joncik Muhammad Siap Maju Pilgub, Siapkan Kader PAN untuk Pilkada Empat Lawang
