Pemerintah diminta untuk menunda pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan digelar Juli mendatang. Pasalnya, kasus penyebaran Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia mengalami lonjakan signifikan.
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Diperiksa KPK
- KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi APD Covid-19
Baca Juga
Hal ini diungkapkan Anggota DPD RI sekaligus pemerhati pendidikan, Fahira Idris kepada RMOL.ID, Jumat (18/6).
“Saya berharap kepala daerah menunda dulu untuk sementara implementasi pembelajaran tatap muka terbatas terutama jika wilayahnya terjadi lonjakan kasus,” katanya.
Fahira menerangkan, potensi penularan Covid-19 pada pelaksanaan kegiatan tersebut cukup tinggi. Walaupun sifatnya terbatas, mobilitas peserta didik pulang-pergi dari rumah ke sekolah dan interaksi antar peserta didik di sekolah di wilayah atau daerah yang sedang terjadi lonjakan kasus, berpotensi terjadi penularan.
“Kita harus benar-benar waspada dan benar-benar bersabar dalam melonggarkan berbagai pembatasan karena lonjakan kasus yang terjadi saat ini bersamaan dengan hadirnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi,” tuturnya.
Menurut Fahira, penundaan PTM terbatas di daerah yang sedang terjadi lonjakan kasus mau tidak mau harus ditempuh. Meskipun pasti akan memicu kekecewaan sebagian orang tua. “Jika nanti lonjakan kasus ini sudah bisa kendalikan dan kurva penularan sudah melandai disertai kecepatan vaksinasi yang sudah sesuai target, implementasi PTM terbatas ini bisa kembali dibicarakan untuk diterapkan,” tambahnya.
- Ruang Guru SMP Negeri Durian Remuk Musi Rawas Hangus Terbakar
- Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, Dirut PT EKI Diperiksa KPK
- Hasil Pleno KPU Sumsel, Ratu Tenny Leriva Pimpin Perolehan Suara DPD RI
